GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan memaparkan capaian pelaksanaan program pariwisata sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Sekretaris Disporapar Balikpapan, Abdul Majid, mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan lengkap terkait pelaksanaan kegiatan dan hasil capaian hingga September 2025.
“Dalam RDP tadi kami menjabarkan realisasi seluruh program, termasuk yang sudah berjalan dan kendalanya di lapangan. Laporan itu mencakup kegiatan dari Januari sampai September 2025,” ujarnya usai rapat.
Majid menjelaskan, beberapa pertanyaan dari anggota DPRD menyoroti tindak lanjut terhadap usulan program prioritas yang sebelumnya telah disampaikan Komisi II. Ia memastikan sebagian besar usulan tersebut sudah tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Semua masukan dari Komisi II sudah kami input ke dalam SIPD. Beberapa di antaranya bersifat strategis, terutama yang terkait peningkatan fasilitas di Pantai Manggar Segarasari, seperti tambahan ground tank untuk air bersih,” terangnya.
Namun, Majid mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh program pada tahun ini.
“Tahun 2025 sempat terjadi beberapa kali rasionalisasi anggaran, jadi ada kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya. Kami berharap bisa dilanjutkan pada tahun 2026,” katanya.
Selain peningkatan fasilitas, Disporapar juga berencana memperkuat penataan kawasan wisata agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Menurut Majid, Pantai Manggar tetap menjadi prioritas karena merupakan ikon utama wisata kota.
“Pantai Manggar adalah wajah pariwisata Balikpapan. Karena itu, sarana pendukung seperti akses, kebersihan, dan pelayanan pengunjung harus terus dibenahi,” ujarnya.
Majid menegaskan, Disporapar berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritas daerah dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari DPRD. Ia juga menilai kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata.
“Sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat penting agar arah kebijakan pariwisata lebih terukur. Kami optimistis sektor ini bisa terus berkembang dan memberi kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (Adv/Disporapar/Bpp)
