GARVI.ID, BALIKPAPAN – Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, menjadi pusat perhatian warga pada Jumat sore (24/10/2025). Ratusan masyarakat memadati kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 bersama Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo. Suasana berlangsung hangat, diwarnai berbagai keluhan warga mulai dari dana ganti sewa korban kebakaran hingga persoalan pelayanan BPJS di rumah sakit.
Ketua RT 04, Kamran, membuka dialog dengan mempertanyakan kejelasan pencairan dana ganti sewa bagi korban kebakaran yang terjadi pada Desember 2024.
“Warga kami masih menunggu kepastian, karena sampai sekarang belum ada realisasi bantuan. Kami sudah lapor ke kelurahan, tapi katanya terkendala akhir tahun,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Lurah Karang Jati, Dedy Prasetya Utama Idris, menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan batas waktu penutupan tahun anggaran.
“Proses administrasi kejadian bencana biasanya baru selesai pada Januari, sementara tahun anggaran sudah tutup di pertengahan Desember. Kami sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan TAPD, dan akan kembali membahasnya bersama BKAD,” terangnya.
Nelly Turuallo menegaskan, DPRD sudah berkomunikasi dengan pihak BKAD untuk mencari solusi jangka panjang. Ia mendorong agar regulasi terkait Bantuan Sosial Tanggap Darurat (BSTT) dapat direvisi supaya warga yang terdampak bencana di akhir tahun tetap mendapat haknya.
“Masalah ini sudah kami sampaikan, dan kami akan kawal sampai tuntas. Ke depan, kami ingin tidak ada lagi warga korban bencana yang terabaikan hanya karena kendala administrasi,” ujarnya.
Selain persoalan bantuan sosial, perwakilan Rumah Sakit IHC Panorama menyampaikan komitmen mereka dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. “Sekitar 40 persen tenaga kerja kami berasal dari warga Karang Jati. Ini bentuk tanggung jawab sosial kami,” ungkapnya.
Dialog kemudian mengarah pada persoalan layanan BPJS Kesehatan. Ade, perwakilan BPJS, menjelaskan bahwa penentuan status gawat darurat pasien ditentukan oleh dokter IGD sesuai aturan Kementerian Kesehatan.
Namun warga, seperti Dedy dari RT 24, menilai masih ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta BPJS.
“Pasien BPJS sering menunggu lama. Kami ingin perlakuannya adil dan tidak membeda-bedakan,” keluhnya.
Menutup kegiatan, Nelly menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi warga.
“Kami ingin pelayanan publik di Balikpapan semakin manusiawi, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil,” tegasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
