GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari agenda prioritas Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum berjalan optimal di Kota Balikpapan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, yang menyoroti berbagai kendala teknis maupun regulasi di lapangan.
Menurut Budiono, secara konsep program MBG membawa tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan. Namun implementasinya masih jauh dari harapan.
“Secara ide program ini bagus, tapi realisasinya belum maksimal. Banyak aturan yang terlalu rumit sehingga menyulitkan pelaksana di lapangan. Belum lagi muncul kasus keracunan di beberapa daerah,” ujarnya pada Rabu (12/11/2025).
Ia menilai kejadian-kejadian tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah agar segera melakukan perbaikan menyeluruh.
“Masalah keracunan itu tidak boleh dianggap ringan. Ini menyangkut keselamatan orang. Pengawasan proses penyediaan dan distribusi makanan harus diperketat sebelum masalahnya semakin besar,” tegasnya.
Selain persoalan teknis, Budiono juga menyinggung kondisi ketergantungan Balikpapan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ia menyebut hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar Kalimantan Timur.
“Balikpapan belum mandiri pangan. Mulai dari beras, sayur sampai daging, sebagian besar suplai berasal dari luar daerah. Kalau distribusi terganggu, kita akan sangat terdampak,” jelasnya.
Untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, Budiono mendorong Pemkot Balikpapan mengadopsi pola yang diterapkan PD Pasar Jaya di Jakarta. Meski tidak memiliki lahan pertanian, PD Pasar Jaya dapat memenuhi kebutuhan pangan melalui kerja sama pembiayaan dan kontrak tanam dengan daerah penghasil.
“Mereka bisa mandiri karena berani kerja sama. Mereka biayai petani di daerah lain, dan hasil panennya dibeli kembali untuk kebutuhan warga. Konsep itu efektif dan bisa diterapkan Balikpapan,” tuturnya.
Budiono berharap pemerintah kota mulai mengambil langkah konkret melalui kerja sama langsung dengan daerah penghasil pangan di sekitar Kaltim, atau membuka kawasan budidaya baru.
“Kita harus mulai membangun ketahanan pangan sendiri. Baik lewat kerja sama lintas daerah maupun membuka lahan baru. Kalau tidak, selamanya kita akan bergantung pada suplai luar,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
