GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Balikpapan mengecam sikap Wali Kota Balikpapan yang tidak menemui massa aksi pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan. Ketidakhadiran kepala daerah tersebut dinilai mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat di tengah perayaan yang seharusnya menjadi ruang refleksi perjalanan kota.
Ketua DPC GMNI Balikpapan, Ibrahim, menegaskan bahwa HUT kota tidak semestinya hanya menjadi agenda seremonial penuh euforia, melainkan momentum membuka dialog dan menerima kritik publik.
“HUT kota bukan sekadar panggung seremonial, tetapi ruang refleksi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketika pemimpin tidak hadir di hadapan rakyat yang bersuara, yang tampak justru jarak kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan publik,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Aksi yang digelar Aliansi Balikpapan Melawan, yang terdiri dari kalangan mahasiswa, disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Berbagai persoalan kota diangkat dalam aksi tersebut, mulai dari banjir yang masih terjadi, keselamatan lalu lintas di Simpang Rapak, hingga pelayanan publik dan pendidikan yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Menurut GMNI, ketidakhadiran Wali Kota untuk berdialog langsung menunjukkan sikap yang seolah mengabaikan tuntutan masyarakat. Padahal, kehadiran pemimpin di tengah kritik dinilai sebagai wujud demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bertanggung jawab.
DPC GMNI Balikpapan juga menilai pengabaian terhadap massa aksi mencerminkan kegagalan pemerintah kota memahami tugas kepala daerah yang tidak hanya meresmikan proyek atau menghadiri kegiatan formal, tetapi juga berani menghadapi suara kritis warga.
“Sikap menghindari dialog memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih nyaman berada di ruang formal dibandingkan berdiri bersama masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan,” kata Ibrahim.
GMNI menegaskan bahwa momentum HUT Kota Balikpapan seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki cara pandang terhadap kritik dan aspirasi publik. Pemerintah diminta membuka ruang dialog yang jujur, transparan, dan berkelanjutan sebagai bentuk penghormatan kepada warga.
“Kami menyerukan agar Wali Kota tidak menutup telinga terhadap suara mahasiswa dan masyarakat. Pemimpin yang kuat lahir dari keberanian untuk mendengar dan bertindak, bukan dari kemewahan seremoni semata,” tegasnya. (/*)
