GARVI.ID, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan pengelolaan anggaran daerah tetap berada dalam kondisi sehat sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal ini tercermin dari tidak adanya defisit, bahkan tercatat surplus dalam laporan keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai sekitar Rp400 miliar merupakan bagian dari dinamika pengelolaan anggaran.
“Silpa itu hal yang wajar. Sebagian besar berasal dari selisih hasil tender, terutama pada kegiatan fisik di berbagai OPD,” jelasnya, Senin (6/4/2026).
Ia menerangkan, dalam proses pengadaan barang dan jasa, nilai kontrak yang dihasilkan dari lelang seringkali lebih rendah dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran untuk menghindari risiko keterlambatan pekerjaan. Langkah tersebut diambil guna menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Daripada dipaksakan di akhir tahun dan berpotensi terlambat, lebih baik tidak dilanjutkan,” ujarnya.
Bagus menegaskan, kondisi Silpa tidak berdampak pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan stabilitas keuangan daerah yang tetap terjaga.
“Kondisi keuangan kita tetap sehat, tidak defisit, malah surplus,” tegasnya.
Ke depan, Pemkot Balikpapan berkomitmen menekan angka Silpa melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mendorong pelaksanaan lelang sejak lebih awal.
Ia menjelaskan, proses lelang sebenarnya sudah dapat dimulai sejak bulan Desember, dengan catatan seluruh dokumen perencanaan telah disiapkan sebelumnya oleh masing-masing OPD.
“Kalau dokumen sudah siap sejak November, maka awal tahun proses lelang bisa langsung berjalan,” katanya.
Dengan percepatan tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat selesai lebih cepat, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Targetnya, dalam 8 sampai 10 bulan pekerjaan sudah tuntas. Ini yang terus kita dorong agar pembangunan berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo/Bpp)
