GARVI.ID, SAMARINDA – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah di perkotaan dan wilayah pedalaman menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dievaluasi pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mengatakan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas di pusat perkotaan. Pemerintah juga harus memastikan anak-anak di daerah terpencil memperoleh kesempatan belajar dan kualitas pendidikan yang setara.
Menurutnya, latar belakang tempat tinggal tidak boleh menjadi faktor yang menentukan kualitas pendidikan yang diterima seorang anak.
“Anak-anak yang lahir dan tumbuh di pedalaman harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas seperti mereka yang tinggal di perkotaan,” ujar Syahariah, Jumat (13/11/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut mengakui, pemerataan pendidikan di Kaltim masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kualitas tenaga pendidik menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memprioritaskan peningkatan mutu pembelajaran di wilayah terluar, pedalaman, dan perbatasan.
“Kita harus mengakui masih ada kesenjangan kualitas pendidikan di Kaltim. Terutama di sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan yang membutuhkan perhatian lebih,” tegas legislator dari daerah pemilihan Paser-Penajam Paser Utara (PPU) tersebut.
Di sisi lain, Syahariah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui program pendidikan gratis atau Gratispol. Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk mengurangi hambatan biaya yang selama ini dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan.
Ia berharap program tersebut mampu menjangkau masyarakat secara luas, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.
“Melalui Gratispol, kita ingin memastikan anak-anak tetap bisa mengenyam pendidikan. Tidak boleh ada yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi,” katanya.
Syahariah menilai, dukungan pemerintah melalui program pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan fasilitas sekolah dan kualitas tenaga pengajar. Sebab, akses pendidikan yang terbuka tanpa diikuti mutu pembelajaran yang memadai belum cukup untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.
Ia optimistis, jika pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat memiliki komitmen yang sama, kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltim dapat terus ditingkatkan.
“Kalau anak-anak kita memiliki kemauan untuk sekolah, pemerintah harus hadir membantu membuka jalannya. Harapannya, mereka bisa meraih cita-cita dan menjadi bagian dari generasi emas Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Kaltim)
