GARVI.ID, BALIKPAPAN – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK, dan sederajat tahun ajaran 2024-2025 kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang lebih dikenal sebagai Hamas, memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini.
Setiap tahun, sekolah-sekolah favorit menjadi incaran utama para calon peserta didik, sehingga terjadi ketimpangan dalam proses PPDB. Banyak peserta didik menginginkan masuk sekolah dengan status favorit, sementara sekolah negeri lainnya kurang diminati.
Hasanuddin Mas’ud menerima banyak keluhan dari masyarakat di berbagai Daerah Pemilihan (Dapil) yang diwakili oleh anggota DPRD Kaltim. Di Balikpapan, misalnya, yang merupakan Dapil Hasanuddin Mas’ud, terdapat sembilan SMA dan tujuh SMK negeri.
“Masalah utamanya adalah semua peserta didik ingin masuk sekolah favorit,” kata Hasanuddin saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (22/6/2024).
Untuk mengatasi masalah ini, Hasanuddin mengusulkan pemerataan kualitas pendidikan dan mengakhiri kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengalihkan sebagian anggaran pendidikan dari sekolah favorit ke sekolah non-favorit.
“Ada pemikiran bersama di DPRD Kaltim untuk mengurangi anggaran pendidikan dari Provinsi Kaltim untuk sekolah favorit dan mengalihkannya ke sekolah non-favorit. Tujuannya agar kualitas sekolah non-favorit meningkat, sehingga pendaftar tidak terkonsentrasi di sekolah favorit saja,” jelas Hasanuddin.
Dia menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa harus tergantung pada sekolah favorit.”Kami harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang baik, sehingga tidak perlu bergantung pada sekolah favorit saja untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.
Langkah-langkah yang diusulkan termasuk peningkatan fasilitas belajar, pelatihan guru, dan program-program pendidikan inovatif. Dengan fokus anggaran yang lebih besar pada sekolah non-favorit, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih merata dan adil bagi semua peserta didik.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan ini tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. “Sekolah swasta juga perlu dibantu program anggaran, agar dapat membantu pemerintah dalam memenuhi daya tampung saat PPDB. Tugas pemerintah provinsi adalah mengayomi pendidikan setingkat SMA atau SMK dan sederajat, baik negeri maupun swasta,” tutupnya. (*)
