GARVI.ID, PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan survei literasi digital untuk mendukung reformasi digitalisasi birokrasi dan merancang program tahun depan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah pada 2025.
Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani, menjelaskan bahwa survei ini merupakan bagian dari inisiatif untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. “Survei ini akan membantu kami mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menggunakan teknologi digital, yang menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran,” ungkapnya pada Rabu (6/11).
Survei ini dirancang untuk berjalan secara bertahap hingga akhir 2024, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan kesenjangan pemahaman teknologi di kalangan warga. Melibatkan 400 responden yang mewakili sekitar 198.000 warga di empat kecamatan di Kabupaten PPU, survei ini menggunakan metode pengambilan sampel proporsional untuk memastikan hasil yang akurat dengan margin error 5 persen.
“Survei ini tidak dilakukan secara menyeluruh seperti sensus, melainkan dengan memilih sampel yang representatif dari empat kecamatan untuk mencerminkan kondisi riil di masyarakat,” jelas Fitriani.
Hasil survei akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan digital di masyarakat, serta meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan teknologi. Jika survei menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih rendah, maka program pelatihan akan difokuskan untuk mengatasi gap tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya positif, Diskominfo PPU akan melanjutkan program-program lanjutan yang lebih besar.
“Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana warga siap menghadapi transformasi digital. Kami akan merancang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan warga, baik itu di tingkat desa maupun kelurahan,” tambahnya.
Fitriani juga menekankan bahwa literasi digital bukan hanya soal penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup, pelayanan publik, dan pemerintahan yang lebih efisien. Survei ini diharapkan dapat memberikan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas digital masyarakat.
“Survei ini juga memberi kesempatan bagi kami untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan, terutama terkait akses dan pemanfaatan teknologi. Kami ingin memastikan setiap warga merasakan manfaat dari kemajuan teknologi digital,” sambungnya.
Diskominfo PPU berharap, melalui survei ini, dapat menyusun program-program peningkatan literasi digital yang relevan dan bermanfaat untuk masyarakat. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital akan disesuaikan dengan hasil survei agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Survei ini adalah langkah awal yang penting. Kami berharap hasilnya menjadi peta jalan untuk mengembangkan program-program literasi digital yang berkelanjutan,” pungkas Fitriani. (Adv/PPU)
