GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan 2024–2044, Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan mengusulkan kebijakan sentralisasi bagi sejumlah sektor industri kecil yang selama ini tersebar di permukiman di enam kecamatan kota, Senin (18/11/2024). Langkah ini dinilai penting untuk menekan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas produk lokal.
Rahmatiah, anggota Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan, menyoroti industri pengolahan kerupuk dan penggorengan skala kecil yang tersebar di kampung-kampung. Menurutnya, sentralisasi dapat mempermudah pengawasan terhadap bahan baku, menjamin higienitas produk, serta memastikan standar halal. Selain itu, masalah limbah minyak yang mencemari lingkungan dapat diminimalkan dengan pengelolaan terpusat.
“Saat ini, banyak limbah minyak yang dibuang langsung ke saluran air tanpa pengolahan. Jika sektor ini disentralisasi, pengawasan terhadap dampak lingkungan dan kualitas produk akan jauh lebih efektif,” ujar Rahmatiah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya penataan ulang industri pemotongan unggas yang kini dilakukan di pasar atau wilayah permukiman padat. Limbah seperti darah, bulu, dan kotoran ayam kerap mencemari lingkungan yang dapat memicu bau tidak sedap. Rahmatiah menyarankan agar industri ini dipusatkan di lokasi khusus yang dilengkapi fasilitas pengelolaan limbah kedepannya.
“Kondisi saat ini sangat mengganggu warga sekitar. Dengan sentralisasi, limbah dapat dikelola lebih baik sehingga lingkungan lebih sehat dan nyaman,” tambahnya.
Rahmatiah juga menekankan bahwa kebijakan industri harus mendukung visi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini. Fraksi Gerindra pun berkomitmen mengawal kebijakan ini agar selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
“Industri kecil dan menengah adalah tulang punggung ekonomi. Dengan pengelolaan yang lebih baik, sektor ini dapat berkembang tanpa membebani lingkungan,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
