GARVI.ID, PPU – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berdampak signifikan pada pelaksanaan berbagai program di sektor perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU terpaksa menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang tersedia, terutama di bidang industri.
Kepala Bidang Perindustrian, Dinas KUKM Perindag PPU, Syamsul Adha, mengungkapkan bahwa efisiensi terutama terlihat pada pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya partisipasi PPU dalam sejumlah kegiatan berskala nasional.
“Pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen tentu berdampak pada partisipasi kami dalam kegiatan berskala nasional. Kami harus benar-benar selektif dalam menentukan kegiatan yang akan diikuti,” kata Syamsul, Senin (10/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa prioritas utama kini difokuskan pada kegiatan yang bersinergi dengan program nasional. “Kami hanya bisa melaksanakan kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional. Program di luar itu harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” tambahnya.
Efisiensi anggaran juga berimbas pada program pengentasan kemiskinan di sektor perindustrian. Menurut Syamsul, keterbatasan dana membuat hanya satu program yang dapat dijalankan tahun ini.
“Kami hanya bisa melaksanakan satu kegiatan berbasis nasional, seperti Inacraft atau International Handicraft Trade Fair 2025. Kegiatan lain harus diseleksi ketat karena anggaran yang terbatas,” jelasnya.
Syamsul menyebutkan, kegiatan nasional seperti ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan KriyaNusa tetap menjadi prioritas meskipun ada keterbatasan dana. “Tahun ini, kami hanya mampu mengikuti dua kegiatan dari tiga yang direncanakan,” katanya.
Syamsul berharap dengan dilantiknya pengurus baru Dekranasda PPU setelah pergantian kepala daerah, ada perubahan positif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran.
“Kami berharap pengurus Dekranasda yang baru bisa membawa angin segar dan memperjuangkan tambahan anggaran untuk pengembangan industri di PPU,” ujarnya.
Sebelumnya, anggaran di bidang perindustrian mencapai Rp900 miliar, namun setelah kebijakan efisiensi, anggaran tersebut terpangkas drastis menjadi sekitar Rp300 miliar.
“Efisiensi ini adalah perintah yang harus kami jalankan, jadi kami harus pintar menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia,” tutup Syamsul. (Adv/Diskominfo/PPU)
