GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan untuk mempelajari strategi pengawasan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kamis (15/5/2025).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, dan diterima oleh Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni, di ruang rapat gabungan.
Dalam pertemuan itu, DPRD Berau menggali informasi seputar upaya konkret Balikpapan dalam membina UMKM agar bisa tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Selama ini pengawasan terhadap UMKM di Balikpapan dilakukan bersama OPD terkait, dan hasilnya cukup memuaskan. Banyak pelaku usaha yang menunjukkan perkembangan,” kata Leni.
Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan OPD menjadi kunci utama keberhasilan pembinaan UMKM di Balikpapan.
Sumadi menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menunjang sektor pariwisata yang tengah berkembang pesat di Berau.
“Kami ingin menghidupkan UMKM agar bisa mendukung destinasi wisata di Berau. Makanya, kami datang ke Balikpapan untuk belajar bagaimana cara mendorong UMKM agar lebih produktif,” ujarnya.
Menurut Sumadi, pihaknya sedang menyusun skema permodalan untuk UMKM lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD), dengan harapan bunga nol persen dan tanpa jaminan, sebagaimana diterapkan di beberapa daerah lain.
“Kalau bisa, pelaku UMKM tak perlu repot dengan agunan dan bunga tinggi. Itu akan sangat membantu mereka berkembang,” tambahnya.
Ia juga menyebut, alasan memilih Balikpapan sebagai lokasi studi adalah karena kota ini sudah jauh lebih maju, terutama dari sisi infrastruktur dan akses transportasi.
“Balikpapan punya banyak hal yang bisa kami pelajari, mulai dari sistem pendukung UMKM sampai fasilitas pendukung seperti jalan dan bandara. Ini penting untuk mendukung usaha,” ucap Sumadi.
Ia berharap hasil kunjungan ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih serius memfasilitasi pelaku UMKM.
“Ke depan, kami akan dorong agar UMKM di Berau mendapat pelatihan, pembinaan, dan kemudahan akses modal,” tutupnya. (Adv/DPRD/BPP)
