GARVI.ID, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan guna membahas program kerja tahun 2026. Dalam forum tersebut, salah satu topik yang mengemuka adalah pengembangan sistem transportasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung konsep smart city di Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menyebut bahwa salah satu poin penting yang dibahas ialah penguatan transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
“Kami menyoroti pentingnya pengembangan Balikpapan City Trans sebagai moda transportasi massal yang nyaman dan terintegrasi. Ini penting demi menciptakan kota yang bebas dari kemacetan,” ujar Yusri saat diwawancarai usai rapat, Selasa (1/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa Dishub menyampaikan rencana untuk melakukan studi komparatif ke sejumlah kota yang dinilai telah sukses menerapkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah pengguna.
“Dinas Perhubungan ingin mempelajari dulu beberapa kota lain yang sudah berhasil menjalankan sistem angkutan massal. Ini bagian dari proses perencanaan agar sistem yang dibangun nanti sesuai kebutuhan warga Balikpapan,” tambahnya.
Selain itu, program revitalisasi angkutan kota (angkot) juga masuk dalam pembahasan. Menurut Yusri, Dishub sedang merancang skema peremajaan angkot agar lebih layak dan mendukung mobilitas warga, termasuk untuk antar-jemput pelajar, pegawai, hingga wisatawan.
“Nanti akan ada formula khusus. Rencananya, angkot bisa difungsikan lebih fleksibel—misalnya untuk antar-jemput anak sekolah atau karyawan. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan panjang,” terangnya.
Meski waktu rapat terbatas karena banyaknya usulan yang disampaikan oleh anggota dewan, Yusri menegaskan bahwa Komisi III akan terus mengawal pengembangan transportasi publik sebagai salah satu pilar pembangunan kota berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan Dishub serius dan matang dalam menyiapkan program 2026, agar Balikpapan punya sistem transportasi yang modern dan berpihak pada kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
