GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda se-Kalimantan Timur bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11/2024), dengan tujuan menyolidkan koordinasi dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Rapat yang mengusung tema “Memperkuat Sinergitas Forkopimda Dalam Mendukung dan Mengawal Sukses Pilkada Serentak 2024” ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pejabat daerah, aparat keamanan, hingga pengawas pemilu. Fokus utama rapat adalah memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.
Bahas Keamanan dan Transparansi Pemilu
Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah isu strategis seperti penguatan pengamanan di setiap wilayah, mekanisme penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat, dan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan.
“Pilkada bukan hanya soal pemilu, tetapi juga menjaga stabilitas daerah. Sinergitas antar-lembaga menjadi kunci utama agar semua berjalan lancar,” ujar salah seorang pejabat yang hadir.
Forkopimda juga sepakat bahwa koordinasi yang solid perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, termasuk isu hoaks dan potensi konflik.
Dukungan DPRD Balikpapan
Alwi Al Qadri menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Forkopimda dalam menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada.
“DPRD Balikpapan mendukung penuh langkah penguatan koordinasi ini. Kami berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sukses, menciptakan stabilitas politik, dan membawa dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya.
Kolaborasi untuk Stabilitas dan Layanan Publik
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan bersinergi menjaga stabilitas politik dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama proses pemilu berlangsung.
Dengan sinergi yang terjalin erat, Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Timur diharapkan dapat berlangsung sukses, menciptakan iklim demokrasi yang sehat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. (Adv/DPRD/BPP)
