GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di wilayah Balikpapan Barat hingga kini masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memastikan prosesnya tetap berjalan, meski ada sejumlah catatan terhadap pelaksana proyek.
Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Alwiati, menyampaikan bahwa tahapan administrasi masih terus dirampungkan untuk memastikan kelanjutan pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Saat ini kami masih menyiapkan kelengkapan administrasinya dulu. Untuk kelanjutan proyek, tentu akan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” jelas Alwiati kepada awak media, Kamis (17/4/2035).
Terkait pelaksana proyek, ia menegaskan bahwa pihak kontraktor bisa dikenai sanksi jika terbukti tidak memenuhi target atau melanggar ketentuan kontrak.
“Kalau memang tidak sesuai target, ya secara aturan bisa saja diblacklist. Kita jalankan sesuai prosedur,” tegasnya.
Adapun soal rincian teknis dan penggunaan anggaran, Alwiati menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Meski begitu, ia menyebut total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut mencapai sekitar Rp106 miliar.
“Saya sebagai pengguna anggaran hanya memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Soal teknis dan detail anggaran bisa ditanyakan ke PPK,” ucapnya.
Pembangunan RSUD Balikpapan Barat merupakan salah satu proyek strategis daerah yang ditujukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah barat kota. Selama ini, warga Balikpapan Barat harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapat layanan rumah sakit umum karena lokasi RSUD berada di Balikpapan Tengah.
Proyek ini juga digadang-gadang akan menjadi solusi atas tingginya beban pasien di rumah sakit milik pemerintah kota yang ada saat ini. Namun, kendala dalam proses administrasi dan kekhawatiran atas kinerja kontraktor membuat pelaksanaan proyek ini belum bisa dimulai secara optimal.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara maksimal demi mempercepat realisasi fasilitas kesehatan tersebut. “Kami ingin rumah sakit ini segera berdiri dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Tapi tentu semuanya harus sesuai prosedur,” tutup Alwiati. (Adv/Diskominfo/BPP)
