GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti proses verifikasi lapangan secara daring yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai bagian dari evaluasi dua tahunan program Kota Layak Anak (KLA). Penilaian ini mencakup 24 indikator dari enam klaster utama, mulai dari pemenuhan hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi anak dalam pembangunan.
Asisten Deputi Verifikator Kemen PPPA, Muhammad Ihsan, mengapresiasi upaya serius Pemkot Balikpapan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak.
“Balikpapan menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam mewujudkan kota yang berpihak pada tumbuh kembang anak. Ini menjadi catatan positif bagi kami,” ujar Ihsan saat verifikasi secara daring, Kamis (12/6/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Ir. H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak sekadar untuk memenuhi penilaian, namun merupakan bagian dari visi jangka panjang pembangunan kota.
“Ada atau tidaknya verifikasi dari kementerian, Insyaallah tidak akan mengurangi kesungguhan kami menjadikan Balikpapan sebagai rumah yang nyaman dan aman bagi anak-anak,” tegas Bagus.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan Pemkot Balikpapan, antara lain pengesahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pembentukan Forum Anak di 6 kecamatan dan 34 kelurahan, serta pengembangan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan lembaga perlindungan yang ramah anak.
Selain itu, Balikpapan juga mencatatkan capaian 98,8 persen persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan pada tahun 2023, serta menerapkan larangan total terhadap iklan rokok sebagai bentuk perlindungan anak dari bahaya tembakau.
Saat ini, terdapat empat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang telah tersedia di Islamic Center, Puspoyudo, Bekapai, dan Taman Tiga Generasi. Pemerintah menargetkan pembangunan RBRA di seluruh 34 kelurahan dan 6 kecamatan rampung dalam lima tahun ke depan.
“Kami terus memperkuat kolaborasi lintas OPD, masyarakat, hingga tokoh agama. Semua elemen harus bergerak bersama mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi anak-anak kita,” tutup Bagus. (Adv/Diskominfo/BPP)
