BBM Langka, Mahasiswa Desak Pemkot Balikpapan Tindak Tegas Pertamina

GARVI.ID, BALIKPAPAN  – Krisis kelangkaan BBM jenis Pertamax yang melanda Balikpapan dalam beberapa hari terakhir memicu desakan keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum UNIBA. Mereka menuntut Pemerintah Kota Balikpapan segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pengawasan distribusi BBM.

Ketua GMNI Komisariat Hukum UNIBA, Raihan, menyebut kelangkaan BBM ini sebagai persoalan serius yang tak boleh dianggap remeh.

“Ini bukan sekadar antre panjang di SPBU. Kelangkaan Pertamax sudah berdampak nyata ke kehidupan masyarakat. Pemerintah harus segera evaluasi pengawasan distribusi, karena ini bisa berlanjut jadi krisis ekonomi kecil,” ujar Raihan, Selasa (20/5/2025).

Ia menyebut kondisi ini sangat ironis, mengingat Balikpapan dikenal sebagai “Kota Minyak”, namun justru warganya kesulitan mendapatkan bahan bakar.

“Balikpapan ini punya sejarah panjang sebagai kota penghasil minyak. Tapi hari ini, warganya antre berjam-jam hanya untuk beli Pertamax. Ini tamparan keras bagi kita semua,” tegasnya.

Raihan juga menyoroti antrean BBM jenis Pertalite sebagai dampak dari kekosongan Pertamax. Sehingga terjadi peralihan konsumsi BBM oleh masyarakat membuat antrean Pertalite mengular diberbagai SPBU di Balikpapan. 

“Transportasi online, pedagang, pegawai, mahasiswa, sampai ibu rumah tangga semuanya terdampak. Ini bukan soal antre saja, tapi soal keberlangsungan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Untuk itu, GMNI mendesak pemerintah daerah agar segera menggelar pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari distributor hingga penyedia BBM.

“Pemerintah jangan lempar bola. Gelar rapat, sidak ke SPBU, hadirkan hasil evaluasinya ke publik. Jangan sembunyi-sembunyi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Raihan memperingatkan, jika kelangkaan BBM terus berlanjut tanpa langkah konkret, GMNI siap menggelar aksi massa sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.

“Kalau masalah ini terus dibiarkan, stabilitas sosial bisa terganggu. Pemerintah harus berani mencabut izin SPBU yang gagal memenuhi kebutuhan BBM. Kalau tidak, kami akan turun aksi. Ini bukan sekadar protes, ini bentuk perjuangan kami untuk rakyat,” tutupnya. (*)