GARVI.ID, BALIKPAPAN — Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (BEM FH UNIBA) menyampaikan kritik terhadap ketidakhadiran Wali Kota Balikpapan dalam aksi mahasiswa di depan Kantor Wali Kota, Senin (9/2/2026). Pada kegiatan tersebut, mahasiswa menyebut kepala daerah tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili pejabat pemerintah kota untuk menerima aspirasi.
Ketua Umum BEM FH UNIBA, Rafa Salsabila, menilai kehadiran langsung kepala daerah penting ketika masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Kami sangat prihatin. Wali kota lebih memilih agenda seremonial dibanding menghadapi kritik hukum dan aspirasi publik. HUT kota seharusnya menjadi momentum refleksi konstitusional, bukan pelarian dari tanggung jawab kepemimpinan,” ujar Rafa dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Menurut BEM FH UNIBA, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, mahasiswa berharap terdapat ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu, di antaranya pentingnya keterbukaan ruang aspirasi, perhatian terhadap persoalan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, serta perlunya penguatan akuntabilitas kepemimpinan melalui komunikasi publik yang lebih terbuka.
“Perayaan ulang tahun kota tidak akan pernah bermakna jika dijalankan di atas ketidakpedulian terhadap aspirasi warga. Seremoni tanpa keberpihakan hanya akan menjadi simbol kosong,” kata Rafa. (/*)
