GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara bergerak cepat merespons maraknya penipuan digital yang mengatasnamakan program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aksi penipuan ini dilaporkan nyaris menjerat sejumlah warga, dengan modus pelaku meminta data pribadi secara ilegal.
Camat Balikpapan Utara, Muhammad Fadli Fathurrahman, menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk aktivasi IKD, hanya dilakukan melalui saluran resmi pemerintah. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas untuk mengelabui korban.
“Warga jangan pernah memberikan data pribadi seperti nomor KTP, KK, atau informasi rekening melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Pemerintah tidak pernah melakukan aktivasi IKD dengan cara seperti itu,” kata Fadli melalui video imbauan resmi, Jumat (11/4/2025).
Ia menjelaskan, pelaku biasanya berpura-pura sebagai petugas instansi dan menyampaikan bahwa proses aktivasi IKD membutuhkan konfirmasi data pribadi. Padahal, itu adalah upaya pencurian identitas yang bisa disalahgunakan untuk tindakan kriminal, termasuk pembobolan rekening.
Fadli meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dan segera mengonfirmasi ke pihak berwenang jika menerima informasi yang mencurigakan.
“Laporkan ke ketua RT, lurah, atau langsung ke kantor kecamatan. Jangan ambil risiko dengan memberikan data kepada pihak yang tidak jelas asal-usulnya,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, pihak kecamatan juga telah memasifkan sosialisasi melalui media sosial, spanduk peringatan, serta koordinasi intensif bersama kelurahan dan RT di wilayah Balikpapan Utara.
Ia juga mengajak seluruh warga untuk saling mengingatkan dan membangun kesadaran bersama akan bahaya penipuan digital.
“Kesadaran kolektif adalah kunci. Jika kita saling waspada, maka kejahatan digital bisa kita tekan bersama,” tutup Fadli.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya ancaman siber yang menyasar warga secara langsung. (Adv/Diskominfo/BPP)
