GARVI.ID, SAMARINDA – Persoalan tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Pemerintah daerah diminta membenahi pendataan perizinan perusahaan, mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) hingga Hak Guna Usaha (HGU), termasuk izin yang telah berakhir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai ketidakjelasan status perizinan perusahaan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu konflik dengan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data lengkap mengenai perusahaan perkebunan yang telah mengantongi IUP dan HGU. Sebab, masih terdapat perusahaan yang sudah memiliki IUP, tetapi belum dilengkapi HGU.
“Kondisi ini perlu ditelusuri. Jangan sampai ketidakjelasan perizinan justru memicu persoalan dengan masyarakat yang sudah puluhan tahun menguasai atau menempati lahan tersebut,” ujar Firnadi, Kamis (12/11/2026)
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pendataan harus mencakup seluruh izin yang telah diterbitkan, baik yang masih berlaku maupun yang masa berlakunya telah habis.
“Kaltim perlu memiliki data dasar perusahaan perkebunan secara menyeluruh. Berapa jumlah IUP yang sudah diterbitkan, berapa yang telah memiliki HGU, dan berapa HGU yang sudah berakhir. Semua harus tercatat dengan jelas,” tegasnya.
Menurut Firnadi, data tersebut penting sebagai dasar pemerintah dalam mengevaluasi legalitas dan penguasaan lahan perusahaan. Dengan begitu, potensi tumpang tindih antara wilayah perkebunan dan lahan masyarakat dapat diketahui sejak awal.
Ia mengungkapkan, DPRD Kaltim juga menerima sejumlah laporan masyarakat terkait sengketa lahan perkebunan. Salah satunya persoalan lahan di kawasan Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang sebelumnya telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci.
Firnadi menilai, persoalan tidak hanya berkaitan dengan perizinan perusahaan, tetapi juga kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Ketika dokumen dan batas lahan tidak jelas, potensi perselisihan antara warga dan perusahaan semakin terbuka.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data perizinan perkebunan. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian antara IUP, HGU, serta kondisi penguasaan lahan di lapangan.
“Pembenahan data ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi potensi persoalan lebih awal sehingga konflik lahan yang sama tidak terus berulang di Kaltim,” pungkas Firnadi. (Adv/DPRD/Kaltim)
