GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Partai Gerindra, Danang Eko Susanto, menyoroti belum optimalnya penggunaan tapping box, alat perekam transaksi elektronik yang digunakan untuk memantau pajak restoran dan tempat hiburan di kota ini.
Menurut Danang, banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal karena tidak semua pelaku usaha terpasang alat tersebut. “Saya melihat banyak tapping box yang belum aktif. Dari sekitar 2.000 pelaku usaha, baru sekitar 1.000 yang terpasang. Artinya masih ada separuh potensi pajak yang belum termonitor,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Ia menilai, kondisi ini bisa menimbulkan kecemburuan di antara pelaku usaha. “Ada pengusaha yang merasa iri karena tempatnya dipasang alat, sementara yang lain tidak. Ini harus ditertibkan agar pengawasan pajak bisa adil dan merata,” tegasnya.
Danang meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) lebih aktif memperluas pemasangan dan memastikan semua tapping box berfungsi optimal. Ia menyebut langkah ini penting agar pendapatan daerah meningkat di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan dana transfer dari pusat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana bagi hasil. Kalau PAD kita kuat, program pemerintah tetap bisa berjalan tanpa menunggu bantuan dari pusat,” jelasnya.
Politisi Gerindra itu juga menilai digitalisasi sistem pajak melalui tapping box adalah langkah tepat, namun harus dibarengi dengan pengawasan lapangan yang konsisten. “Teknologi ini bagus, tapi kalau pengawasan lemah, hasilnya tetap tidak maksimal. Harus ada kerja sama antara Dispenda dan DPRD,” tambahnya.
Ia berharap, pemerintah daerah bisa memperkuat tata kelola pajak digital sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. “Kita ingin semua pengusaha punya kesempatan yang sama dan pemerintah punya data akurat soal pajak daerah,” ujarnya.
“Kalau semua tapping box aktif dan pengawasan jalan, PAD Balikpapan bisa meningkat signifikan. Ini langkah nyata menuju kemandirian fiskal daerah,” tutup Danang. (Adv/DPRD/Bpp)
