GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Partai Gerindra, Danang Eko Susanto, mendorong pemerintah kota untuk menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor restoran, kafe, dan tempat hiburan malam yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi kas daerah.
Menurut Danang, langkah ini penting dilakukan di tengah situasi efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program daerah. “Kita berharap kantong-kantong pendapatan di Balikpapan bisa lebih efektif dan efisien. Terutama dari sektor restoran dan hiburan yang punya potensi besar terhadap PAD,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah kota perlu memperkuat sistem pengawasan pajak daerah dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini, kata Danang, memberi ruang bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperluas sumber penerimaan pajak daerah.
“Kami mendorong pemerintah dan bagian hukum segera menindaklanjuti aturan turunan dari UU HKPD ini. Jangan sampai peluang peningkatan PAD tertunda karena masalah administratif,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, peningkatan PAD tidak cukup hanya melalui penarikan pajak, tetapi juga melalui efisiensi penggunaan anggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu berinovasi dalam memperluas basis pendapatan lokal.
“Pemerintah dan DPRD harus berjalan seirama. Kalau pendapatan meningkat, otomatis pembangunan bisa lebih cepat dan merata,” katanya.
Danang juga menilai Balikpapan memiliki potensi besar di sektor jasa dan pariwisata yang belum tergarap maksimal. “Kita ini kota jasa dan kota event. Kalau potensi kuliner, pariwisata, dan hiburan dikelola dengan baik, PAD kita bisa melonjak tanpa harus bergantung pada dana pusat,” ujarnya.
“Meningkatkan PAD itu tugas bersama. Semua pihak harus ikut terlibat agar Balikpapan semakin mandiri secara fiskal dan bisa membiayai program pembangunan secara berkelanjutan,” pungkas Danang. (Adv/DPRD/Bpp)
