GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mendorong agar anggaran khusus disediakan bagi kader posyandu sebagai bagian dari upaya penurunan angka stunting di Kota Balikpapan. Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan untuk membahas hal tersebut, dengan harapan ada tindak lanjut dalam waktu dekat.
“Kader posyandu ini tidak mendapatkan honor, padahal beban kerja mereka sangat berat. Mereka adalah ujung tombak kita di lapangan,” ungkap Alwiati saat ditemui, Selasa (1/10/2024).
Meski ada uang transportasi yang diberikan kepada para kader, Alwiati mengakui jumlahnya sangat minim, hanya sekitar Rp 50 ribu. Hal ini berbeda dengan Ketua RT yang sudah mendapatkan Dana Operasional (DO). Sementara kader posyandu yang bekerja secara langsung di lapangan belum mendapatkan dukungan anggaran yang layak.
“Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan DPRD, kami mendorong agar anggaran khusus bagi kader posyandu bisa disediakan,” tambahnya.
Alwiati berharap, dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, para kader dapat lebih intensif dalam melakukan pemeriksaan dan pendampingan keluarga. Terutama karena tingkat kunjungan posyandu saat ini masih tergolong rendah.
“Peran kader seharusnya lebih proaktif, mendatangi rumah-rumah warga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, semacam jemput bola,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DKK sangat mengharapkan dukungan dari DPRD untuk memperkuat program-program yang bertujuan menurunkan angka stunting di Balikpapan, dengan memperbesar peran para kader di lapangan.
“Kami mengusulkan anggaran sekitar Rp 10 miliar, mengingat ada 1.788 kader yang tersebar di seluruh kota. Setiap posyandu memiliki lima kader,” pungkasnya.
Dengan anggaran yang memadai, diharapkan kader posyandu dapat lebih efektif dalam mendukung program-program kesehatan, terutama dalam memerangi stunting di Balikpapan. (Adv/Diskominfo)
