GARVI.ID, BALIKPAPAN – Setiap tahun, menjelang dan selama bulan Ramadan, jumlah anak jalanan (anjal) dan gelandangan serta pengemis (gepeng) di Balikpapan meningkat drastis. Fenomena ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjalankan ibadah selama bulan suci.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sofyan Jufri, menilai lonjakan jumlah anjal dan gepeng ini perlu segera ditangani dengan kebijakan yang lebih tegas. “Balikpapan selalu menjadi tujuan mereka. Banyak yang datang dari luar kota hanya untuk meminta-minta di sini. Jika dibiarkan, jumlah mereka bisa semakin banyak,” ujarnya, Senin (3/3/2025).
Sofyan menegaskan bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum harus dijalankan dengan lebih ketat. Ia menyoroti pentingnya meningkatkan patroli dan razia oleh Satpol PP untuk mengurangi keberadaan anjal dan gepeng yang semakin marak. “Langkah ini penting untuk mencegah masalah ini berkembang lebih jauh,” jelasnya.
Namun, Sofyan juga mengingatkan bahwa penanganan masalah ini tidak hanya bisa dilakukan dengan cara represif. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.
“Masyarakat harus diberi pemahaman untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan, karena itu hanya memperpanjang masalah. Jika ingin membantu, sebaiknya melalui lembaga sosial atau panti yang dapat menyalurkan bantuan dengan tepat,” tambahnya.
Di sisi lain, Sofyan juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial fenomena ini. Sebagian dari mereka yang terlibat dalam kegiatan meminta-minta mungkin memang membutuhkan bantuan dan bukan sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu, Sofyan mendorong pemerintah kota untuk bekerja sama dengan dinas sosial untuk menampung dan memberikan pembinaan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Hingga saat ini, pemerintah kota Balikpapan belum mengeluarkan kebijakan khusus terkait lonjakan anjal dan gepeng selama Ramadan. Masyarakat berharap agar langkah nyata segera diambil untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kota, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penyelesaiannya. (Adv/DPRD/BPP)
