GARVI.ID, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, namun faktor harga bahan pokok yang terus berfluktuasi menjadi tantangan utama dalam implementasinya, terutama di Balikpapan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyoroti anggaran sebesar Rp10.000 per porsi yang ditetapkan untuk program ini. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, kualitas dan kuantitas sajian MBG harus tetap terjaga. Sufyan menyebutkan bahwa harga bahan pangan di Balikpapan bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya, sehingga perlu ada penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi kondisi lokal.
“Jangan sampai Rp10.000 dianggap cukup di satu daerah dan kemudian diterapkan di seluruh daerah tanpa memperhitungkan perbedaan harga bahan pangan. Itu yang perlu dievaluasi,” ungkap Sufyan, Kamis (6/2/2025).
Sufyan juga menekankan bahwa, meskipun pemerintah pusat sudah menetapkan anggaran, pemerintah daerah perlu lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana sesuai dengan harga pasar lokal. Jika harga bahan baku pangan terus melambung, dikhawatirkan program MBG ini tidak dapat memberikan kualitas yang memadai, terutama dari segi komposisi gizi yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Dalam program MBG ini, Badan Gizi Nasional (BGN) berperan sebagai penanggung jawab utama, mulai dari pemilihan vendor catering hingga penentuan menu yang sesuai dengan standar gizi. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik di lapangan.
Meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program ini, Sufyan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi agar standar gizi dan kualitas makanan tidak terk compromised. “Kalau hanya sekadar memenuhi kuantitasnya saja, tentu bisa, tetapi komposisi gizinya tidak boleh dikorbankan,” tambahnya.
Sufyan juga mengungkapkan bahwa belum ada sosialisasi yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG di Balikpapan. Ia berharap agar pemerintah daerah segera memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program ini, sehingga semua pihak dapat memastikan keberhasilan dan kualitasnya.
“Meski kita sudah tahu mengenai komposisi menu, bagaimana penerapannya di lapangan masih kurang jelas. Kami harap ini segera dipahami secara menyeluruh,” pungkasnya.
DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa program MBG ini harus dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor lokal, diharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah pusat. (Adv/DPRD/BPP)
