GARVI.ID, SAMARINDA – Persoalan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya berkaitan dengan produktivitas lahan. Ketimpangan harga jual tandan buah segar (TBS) yang diterima petani mandiri hingga keberadaan lahan berizin yang tidak dikelola juga menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan. Menurutnya, pemegang izin usaha perkebunan harus menjalankan kewajiban pengelolaan lahan sesuai peruntukannya dan tidak membiarkan lahan terbengkalai.
Ia menegaskan, aktivitas perkebunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian ekonomi maupun persoalan lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, akibat pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab,” kata Firnadi, Jumat (13/11/2026).
Selain persoalan pengelolaan lahan, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti ketimpangan harga jual sawit yang selama ini dikeluhkan petani mandiri.
Menurutnya, petani yang mengelola kebun secara swadaya kerap menerima harga jual TBS lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di perusahaan perkebunan resmi.
“Petani mandiri sering mendapatkan harga jual yang jauh lebih rendah dibandingkan harga di perusahaan perkebunan resmi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap pendapatan mereka,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Firnadi mendorong pengawasan tata niaga sawit yang lebih transparan. Dengan begitu, mekanisme penetapan harga dapat berjalan lebih adil dan tidak merugikan petani kecil.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Kaltim juga menyoroti keberadaan lahan perkebunan yang telah mengantongi izin usaha, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah lahan bahkan dibiarkan tanpa aktivitas penanaman sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Firnadi menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin. Sebab, lahan yang tidak dikelola berpotensi menghambat pemanfaatan sumber daya daerah dan menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Lahan yang dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas penanaman jelas mematikan potensi ekonomi daerah. Perusahaan pemegang izin harus bertanggung jawab atas pengelolaan lahannya,” tegasnya.
Persoalan ini juga berkaitan dengan risiko lingkungan. Lahan yang dipenuhi semak belukar akibat tidak terurus berpotensi menjadi titik rawan kebakaran, terutama saat musim kemarau. Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun dapat meningkat apabila tidak ada pengawasan yang memadai.
Firnadi mengingatkan, penanganan lahan terbengkalai tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memastikan kejelasan tanggung jawab perusahaan terhadap lahan yang dikuasainya.
“Lahan tidur seperti ini sangat rawan memicu karhutla. Ketika terjadi kebakaran, pihak yang bertanggung jawab juga sering kali sulit ditelusuri,” pungkasnya.
Karena itu, Komisi II DPRD Kaltim mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lahan perkebunan yang tidak produktif, sekaligus memperkuat pengawasan tata niaga sawit demi melindungi kepentingan petani mandiri. (Adv/DPRD/Kaltim)
