GARVI.ID, SAMARINDA – Aktivitas pelayaran dan bisnis maritim di sejumlah perairan Kalimantan Timur (Kaltim) menyimpan potensi ekonomi besar. Namun, tingginya aktivitas kapal yang berlangsung selama bertahun-tahun belum memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai, pemerintah daerah belum memiliki ruang yang cukup untuk mengelola potensi ekonomi sektor maritim, meskipun aktivitas pelayaran dan jasa kepelabuhanan terus berlangsung di wilayah perairan Kaltim.
Salah satu kawasan yang disoroti adalah perairan Muara Berau. Di lokasi tersebut, diperkirakan terdapat 100 hingga 150 kapal yang beroperasi setiap hari. Namun, aktivitas tersebut belum memberikan pemasukan bagi kas daerah.
Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, mengatakan pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 12 mil laut sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, sejumlah perizinan dan aktivitas usaha maritim masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
“Sesuai aturan perundang-undangan, wilayah laut 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan penuh pemerintah provinsi,” ujarnya kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Menurut Hamas, pemerintah daerah sebenarnya telah mengupayakan pengelolaan sektor maritim melalui perusahaan daerah sejak 2025. Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena masih menunggu pelimpahan kewenangan dan perizinan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Semua kegiatan di sektor maritim, perizinannya memang dari pusat. Cuma, kita boleh mengelola kawasan laut, yaitu melalui PKKPRL,” jelasnya.
Hamas menilai, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena aktivitas ekonomi di kawasan perairan Kaltim telah berlangsung sekitar dua dekade, tetapi belum menghasilkan penerimaan bagi daerah.
“Kawasan ini sekarang tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” tegas legislator Partai Golkar tersebut.
Selain aktivitas kapal di Muara Berau, DPRD Kaltim juga menyoroti peluang usaha kapal tunda (assist) dan jasa pemanduan kapal di sekitar Jembatan Mahakam.
Selama ini, operasional jasa pemanduan kapal masih dikelola Pelindo. Hamas menilai, perusahaan daerah perlu mendapat kesempatan terlibat melalui skema kerja sama bisnis ke bisnis atau business to business (B2B).
Menurutnya, keterlibatan perusahaan daerah juga penting untuk mendukung aspek keselamatan dan perlindungan infrastruktur. Terlebih, pembangunan jembatan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim.
“Kalau terjadi kerusakan atau keruntuhan jembatan, apakah Pelindo yang bertanggung jawab membangun kembali? Tidak mungkin, pasti pakai APBD kita. Makanya kita dorong Perusda masuk. Supaya ada skema bisnis ke bisnis dan bisa diasuransikan. Ini ada efek domino ekonomi,” paparnya.
Potensi yang lebih besar juga terlihat dari kegiatan pemindahan muatan antarkapal atau ship-to-ship(STS). Hamas menyebut sejumlah kawasan, mulai dari Muara Berau, Muara Jawa, Balikpapan, Paser hingga Kutai Timur, berpeluang dikelola melalui perusahaan daerah PT Melati Bhakti Satya (MBS).
Ia memperkirakan, apabila pengelolaan sektor tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan daerah, potensi pendapatan yang bisa diperoleh Kaltim mencapai Rp300 miliar per bulan.
Namun, peluang tersebut masih terkendala belum adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. DPRD Kaltim pun berencana terus memperjuangkan agar pemerintah daerah memperoleh ruang lebih besar dalam pengelolaan bisnis maritim.
“Terkait izin, kenapa swasta bisa, sementara Perusda kita belum bisa? Itu jadi pertanyaan dan ada rasa ketidakadilan di sini. Padahal usulan proses pelimpahan kewenangan ini sudah kita lakukan sejak 2025,” pungkas Hamas. (Adv/DPRD/Kaltim)
