GARVI.ID, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjelaskan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menangani kebakaran, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur terkait lainnya.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyebut Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai wilayah yang menjadi perhatiannya. Di kedua daerah tersebut, kebakaran dilaporkan terjadi di beberapa titik dan masih dalam penanganan petugas.
“Terdapat sejumlah daerah di Kaltim ini yang terpantau mengalami kebakaran. Baik di lahan maupun hutan,” ujar Hamas, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara terperinci kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam merespons kejadian tersebut. Ia mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai langkah yang telah dilakukan Pemprov Kaltim.
“Kalau memang ada kebijakannya, saya belum tahu. Nanti kita tanyakan juga kepada Gubernur,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Hamas menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman di lokasi kejadian. Pemerintah juga perlu menjelaskan langkah pencegahan, penanganan dampak, serta strategi untuk mengantisipasi kebakaran agar tidak terus berulang.
Ia menyebut DPRD ingin mengetahui pembagian peran masing-masing instansi, mulai dari penanganan teknis di lapangan hingga kebijakan pencegahan. Termasuk kendala yang dihadapi dan kebutuhan koordinasi apabila penanganan melibatkan lebih dari satu daerah.
Hamas memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada Pemprov Kaltim. Informasi itu diperlukan agar DPRD dapat mengetahui langkah strategis pemerintah sekaligus memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai kebutuhan.
“Persoalan tersebut akan menjadi perhatian bersama, yakni untuk ditanyakan kepada pemerintah provinsi. Khususnya terkait kebijakan dan koordinasi penanganan kebakaran di daerah,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)
