DPRD Kaltim Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapur ke-35

GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Persetujuan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-35 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (18/11/2026).

Selain pengambilan keputusan terhadap regulasi tersebut, rapat juga mengagendakan penyampaian laporan akhir hasil kerja sejumlah Panitia Khusus (Pansus) dan komisi yang membahas beberapa rancangan peraturan daerah.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, tersebut, terdapat sejumlah Ranperda yang dilaporkan hasil pembahasannya.

Dua di antaranya merupakan Ranperda inisiatif DPRD Kaltim, yakni tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Pansus juga menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Selanjutnya, Komisi I DPRD Kaltim melaporkan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Pembahasan tersebut secara khusus berkaitan dengan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara itu, Komisi II menyampaikan hasil pembahasan dua Ranperda yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal dan badan usaha milik daerah.

Pertama, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Setelah penyampaian laporan akhir tersebut, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah untuk disetujui menjadi Perda.

Rangkaian agenda kemudian ditutup dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kaltim atas persetujuan regulasi tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel memimpin jalannya rapat bersama Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kaltim, Hardiyanto, anggota dewan, perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lintas sektor. (Adv/DPRD/Kaltim)