DPRD Kaltim Usulkan Satu Titik STS Dikelola Perusda untuk Tingkatkan PAD

GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong keterlibatan perusahaan daerah (Perusda) dalam kegiatan Ship to Ship (STS) atau pemindahan muatan antarkapal di perairan Kaltim. Salah satu usulan yang disampaikan adalah memberikan kesempatan kepada Perusda untuk mengelola satu titik kegiatan STS melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.

Usulan tersebut diarahkan untuk membuka sumber pendapatan baru bagi daerah, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi sektor maritim yang selama ini berkembang di wilayah Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan terdapat sejumlah kawasan perairan yang menjadi lokasi aktivitas STS. Di antaranya Muara Berau, Muara Jawa, Muara Balikpapan, dan kawasan perairan Paser.

Menurut pria yang akrab disapa Hamas itu, Perusda perlu mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi tersebut. Keterlibatan itu tidak harus dilakukan dengan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, melainkan melalui pola kemitraan dengan perusahaan swasta yang sudah beroperasi.

“Perusahaan daerah perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam kegiatan tersebut melalui mekanisme kerja sama dengan perusahaan swasta,” ujar Hamas, Senin (16/11/2026). 

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membuka peluang pengelolaan satu titik STS bagi Perusda. Sementara itu, titik-titik lainnya tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan tersebut.

“Di luar itu, ada beberapa titik. Kenapa tidak satu titik diberikan kepada perusahaan daerah? Sementara titik lainnya tetap dipersilakan untuk berkompetisi?” ungkap legislator Partai Golkar tersebut.

Hamas menilai, keterlibatan Perusda dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, aktivitas STS memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dan berkaitan dengan pemanfaatan kawasan perairan.

Ia juga menyinggung perubahan pengelolaan kegiatan STS yang sebelumnya melibatkan Pelindo di sejumlah kawasan muara, kemudian bergeser kepada pihak swasta. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti proses peralihan pengelolaan tersebut.

“Dulu STS di Muara-Muara itu dilakukan oleh Pelindo, tetapi kemudian tergeser oleh pihak swasta. Saya tidak tahu bagaimana proses peralihannya,” tuturnya.

Selain itu, Hamas menyebut pihaknya menerima informasi mengenai aktivitas STS yang memiliki nilai ekonomi hingga sekitar Rp300 miliar per bulan. Besaran tersebut dinilai menunjukkan potensi ekonomi sektor maritim yang perlu ditelusuri dan dikaji lebih lanjut.

Karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltim bersama instansi terkait untuk membahas peluang keterlibatan Perusda, termasuk kemungkinan membangun kerja sama dengan perusahaan swasta yang telah beroperasi.

“Kerja sama saja, tidak mesti kita rebut. Perusahaan daerah harus diberikan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi maritim,” tegas Hamas, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut.

Ia berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak terkait. Dengan keterlibatan Perusda, aktivitas ekonomi maritim diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang tambahan penerimaan bagi daerah. (Adv/DPRD/Kaltim)