DPRD Soroti Dugaan Pungli di Pantai Manggar: “Cemarkan Citra Wisata Balikpapan”

GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Segara Sari, Manggar, Balikpapan, memantik perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, menyesalkan jika benar ada praktik tak resmi dalam pengelolaan layanan umum di lokasi wisata tersebut.

Beberapa laporan masyarakat menyebutkan pungli terjadi pada penyewaan terpal, penggunaan toilet umum, hingga tarif masuk pantai yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami sangat menyayangkan jika ada pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Itu jelas pelanggaran dan mencoreng citra pariwisata Balikpapan,” ujar Taufik saat diwawancarai, Selasa (1/7/2025).

Taufik menduga aksi pungli bukan berasal dari pihak pengelola resmi, melainkan dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di lapangan.

“Bisa jadi bukan dari UPTD atau Dispora. Bisa saja ada individu atau kelompok masyarakat yang ambil keuntungan dengan memanfaatkan celah,” ucapnya.

Pantai Segara Sari sendiri dikelola di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) Kota Balikpapan, dengan operasional teknis di tangan UPTD.

Taufik pun mendorong agar Dispora melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan dan tata kelola pantai tersebut. Ia menilai lemahnya kontrol di lapangan membuka ruang bagi praktik-praktik menyimpang.

“Perlu tindakan konkret. Satpol PP dan aparat pengawas harus dilibatkan untuk menjaga ketertiban, jangan sampai wisatawan merasa tidak nyaman,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sektor wisata punya potensi besar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hal itu tidak akan tercapai jika praktik liar seperti ini terus dibiarkan.

“Kami di Komisi II mendukung peningkatan PAD dari sektor wisata. Tapi jika wajah destinasi kita tercoreng oleh pungli, bagaimana wisatawan mau datang?” pungkas Taufik.

DPRD memastikan akan segera menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan Dispora dan UPTD Pantai Manggar guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi kenyamanan bagi pengunjung. (Adv/DPRD/BPP)