GARVI.ID, SAMARINDA – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sektor pertambangan menjadi tantangan besar dalam menyiapkan masa depan ekonomi daerah. Karena itu, transformasi menuju ekonomi hijau dinilai perlu dipercepat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan ketika cadangan tambang semakin menipis.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Publik Dua Tahun Asta Cita yang digelar Sahabat Hijau Nusantara di Yen’s Delight Coffee Pastry & Resto, Samarinda, Sabtu (31/10/2026).
Mengusung tema “Hidup Setelah Tambang, Ekonomi Hijau Daerah”, diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pemerhati lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk membahas arah pembangunan Kaltim yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasarkan data DJPb Kanwil Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 35,34 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pada Triwulan I-2025. Sementara itu, 76,54 persen nilai ekspor Kaltim hingga Juli 2025 masih ditopang komoditas pertambangan.
Direktur Eksekutif PROGRESS INDONESIA yang juga Ketua Umum PP KAMMI, Taufik Amrullah, mengatakan besarnya kontribusi sektor tambang seharusnya menjadi modal untuk mempersiapkan transformasi ekonomi, bukan justru menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
Menurut dia, karakteristik pertambangan yang mengandalkan sumber daya tidak terbarukan menuntut pemerintah dan masyarakat mulai menyiapkan sumber ekonomi alternatif sejak dini.
“Tambang bukan sumber daya yang bisa diandalkan selamanya. Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan kehidupan setelah tambang dari sekarang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus menjadi modal untuk membangun kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Taufik juga menilai Kaltim sebenarnya telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui Low Carbon Growth Strategy (LCGS) dan Green Growth Compact yang dimulai sejak Mei 2016 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Namun, keberadaan berbagai kebijakan tersebut perlu diikuti langkah konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rimbawan senior Kementerian Kehutanan, Ismail Akbar, menilai tantangan utama pengembangan ekonomi hijau saat ini bukan sekadar menyusun konsep dan kebijakan, melainkan memastikan pelaksanaannya memberikan dampak nyata hingga tingkat desa.
“Keberhasilan ekonomi hijau jangan hanya diukur dari banyaknya program atau dokumen kebijakan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, produk lokal memiliki pasar yang berkelanjutan, serta kondisi lahannya semakin membaik,” kata Ismail.
Dia menjelaskan, sejumlah peluang ekonomi alternatif dapat dikembangkan melalui agroforestri, seperti kakao, rempah-rempah, dan hasil hutan bukan kayu. Selain itu, jasa lingkungan dan energi bersih juga berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa.
Menurut Ismail, pengembangan potensi tersebut harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Perempuan perlu mendapatkan ruang sebagai penjaga ketahanan pangan, sedangkan generasi muda dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital.
Senada, pemerhati pemberdayaan perempuan sekaligus kandidat doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Dina Riska, menegaskan bahwa ekonomi hijau harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi hijau harus memastikan tiga hal berjalan bersamaan, yakni mengurangi tekanan terhadap lingkungan, menciptakan sumber pendapatan yang layak, serta membuka akses yang inklusif bagi perempuan dan generasi muda,” ujarnya.
*Pemuda Samarinda Serukan Persatuan*
Selain membahas transformasi ekonomi, diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah perubahan sosial dan ekonomi.
Perwakilan Pemuda Samarinda menyampaikan pesan kebangsaan agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian.
“Kami pemuda Samarinda ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita bersaudara. Mari jaga persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama memerangi hoaks, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Indonesia, kita jaga bersama!” serunya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga membutuhkan kohesi sosial serta ketahanan masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan.
Diskusi kemudian ditutup dengan kesepakatan mengenai lima indikator evaluasi yang perlu diperhatikan sebelum memulai inisiatif ekonomi hijau di daerah.
Seluruh pembahasan dirangkum dalam prinsip bahwa transisi ekonomi harus berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, yakni lahan dirawat, usaha dikuatkan, dan manfaat dibagi bersama.
Sebagai informasi, Sahabat Hijau Nusantara adalah komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang advokasi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong transisi ekonomi hijau di Indonesia. (/*)
