GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS dan PPP, melalui juru bicaranya, Jafar Sidik, memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. Dalam penyampaian tersebut, Jafar Sidik menyoroti target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp3,58 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 36% dari total pendapatan.
Menurut Fraksi Gabungan PKS-PPP, ada peluang besar untuk meningkatkan PAD, terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mulai tahun 2025, pemerintah daerah berhak memperoleh 66% dari pendapatan PKB dan BBNKB, memberikan kesempatan bagi Balikpapan untuk meraup lebih banyak pendapatan.
Namun, Jafar Sidik mengingatkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor ini. Salah satu isu penting adalah kendaraan luar daerah yang masih terdaftar dengan plat nomor asal, meski beroperasi di Balikpapan.
“Kendaraan ini menggunakan fasilitas kota, seperti jalan dan subsidi BBM, tanpa memberikan kontribusi yang setimpal bagi pendapatan daerah,” kata Jafar.
Fraksi PKS-PPP mengusulkan agar pemerintah kota membuat regulasi yang mendorong kendaraan luar daerah untuk mengganti plat nomor menjadi Balikpapan. Dengan langkah ini, diharapkan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi terkait penurunan target pendapatan transfer sebesar Rp2,28 triliun, yang turun 9,42% dari perubahan APBD 2024.
“Penurunan ini menjadi perhatian, mengingat posisi Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN),” ujarnya.
Fraksi Gabungan PKS-PPP menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah kota dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah demi mencapainya kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan publik. Dengan pemanfaatan potensi yang ada, diharapkan Balikpapan dapat lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. (Adv/DPRD/BPP)
