GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan memberikan pemandangan umum terkait Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung Parkir Klandasan, Senin (18/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menekankan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Muhammad Najib menegaskan bahwa salah satu prioritas Fraksi PDI Perjuangan adalah memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai sumber penerimaan daerah. “Kami mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk lebih proaktif dalam menggali potensi pajak daerah, terutama dari retribusi pelayanan parkir, pengujian kendaraan bermotor, dan sumber penerimaan lainnya,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan pengelolaan yang lebih efektif, pendapatan daerah dapat meningkat dan memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan kota.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa penyusunan Raperda APBD 2025 harus memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berkelanjutan di Kota Balikpapan, terutama mengingat statusnya sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Najib menyarankan agar program-program yang dirancang dalam APBD 2025 selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Sebagai kawasan IKN, Kota Balikpapan harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan dan konektivitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan air bersih,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan perlunya perhatian lebih pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.
“Kami ingin agar APBD 2025 dapat fokus pada peningkatan perekonomian lokal, dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Program pencegahan stunting juga harus mendapatkan perhatian serius,” tambah Najib.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, dengan adanya program-program prioritas tersebut, APBD 2025 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang merata, adil, dan berkelanjutan. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. (Adv/DPRD/BPP)
