GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Halili Adinegara, memberikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 serta nota penjelasan mengenai rencana pembangunan industri kota untuk periode 2024-2044.
Dalam kesempatan ini, atas nama Fraksi PKB yang juga melibatkan Partai Hanura dan Demokrat, Halili mengucapkan terima kasih kepada Pjs Wali Kota Balikpapan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan tersebut. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pjs Wali Kota yang telah memberi ruang untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap penjelasan rancangan APBD dan rencana Peraturan Daerah mengenai pembangunan industri,” ujarnya, Senin (18/11/2024).
Fraksi PKB memberikan apresiasi atas kerja keras Wali Kota Balikpapan dan jajaran pemerintahannya yang telah menyusun dan menyampaikan nota keuangan dengan baik. Dalam pandangan umum mereka, Fraksi PKB menggarisbawahi beberapa prioritas penting dalam pembangunan kota Balikpapan tahun 2025. Halili menekankan, “Penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 perlu mencermati dinamika yang terjadi, terutama terkait sinergi antara rencana pembangunan daerah dan nasional, termasuk keberlanjutan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).”
Selanjutnya, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko yang timbul akibat sinergi rencana pembangunan tersebut, seperti pertambahan jumlah penduduk, pembukaan lahan permukiman baru, meningkatnya kemacetan, dan potensi peningkatan kejahatan. “Kami meminta agar permasalahan utama terkait pendapatan daerah dapat segera diatasi dengan langkah-langkah yang efektif agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik untuk Kota Balikpapan,” tegas Halili.
Fraksi PKB juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan dalam APBD 2025, dan mendorong penggalian potensi sumber pendapatan baru di luar pajak. Halili menjelaskan, “Penggalian potensi sumber pendapatan baru harus terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.”
Selain itu, Fraksi PKB menekankan perlunya penguatan BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PHD) Kota Balikpapan, dengan fokus pada efisiensi biaya produksi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas pelayanan di seluruh sektor, termasuk BUMD, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Halili.
Terkait kebijakan belanja daerah, Fraksi PKB menegaskan pentingnya pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.
Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah kota untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Halili menambahkan, “Kami berharap OPD terkait dapat lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat dalam peraturan serta birokrasi.”
Terkait perizinan usaha, termasuk reklame dan usaha ritel besar, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan yang lebih baik agar tercipta sistem perizinan yang adil dan transparan.
Di akhir pandangan umum, Fraksi PKB menekankan agar langkah-langkah konkrit terkait pengelolaan anggaran dapat segera dilaksanakan pasca pengesahan APBD 2025. “Kami berharap seluruh OPD dapat segera melaksanakan program yang telah disetujui dan tidak ada pergeseran kegiatan tanpa pembahasan yang jelas,” tutup Halili.
Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran demi kemajuan Kota Balikpapan di masa depan. (Adv/DPRD/BPP)
