GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS-PPP menekankan perlunya prioritas pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan publik dalam APBD 2025. Juru bicara fraksi, Jafar Sidik, menegaskan bahwa Balikpapan, sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), membutuhkan alokasi anggaran yang strategis untuk menghadapi lonjakan kebutuhan dan tantangan baru.
“Balikpapan tidak hanya menjadi kota transit, tetapi juga penopang utama aktivitas IKN. Karena itu, pengelolaan infrastruktur dan pelayanan publik harus diutamakan,” ujar Jafar dalam pemandangan umum fraksi terhadap APBD 2025 di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan, Senin (18/11/2024).
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur harus meliputi peningkatan kualitas jalan, drainase, dan perbaikan permukiman. Salah satu hal yang mendesak adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Selain itu, pengelolaan sampah juga perlu diperkuat untuk menjaga kebersihan kota di tengah proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk.
Di bidang pelayanan publik, Fraksi PKS-PPP meminta pemerintah kota untuk memperbaiki birokrasi agar lebih efisien. “Masyarakat butuh layanan yang cepat dan berkualitas, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan,” tegasnya. Menurut Jafar, birokrasi yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya langkah antisipasi terhadap potensi masalah sosial yang dapat timbul akibat lonjakan penduduk. “Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan diperkirakan akan menerima banyak pendatang. Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur sosial, seperti fasilitas umum dan layanan kesejahteraan, untuk menghindari konflik atau penurunan kualitas hidup,” tambahnya.
Dengan perencanaan matang dan komitmen yang kuat, Fraksi PKS-PPP cukup yakin kedepan Balikpapan dapat mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang sebagai penyangga IKN serta lebih siap. Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat ditengah perpindahan IKN saat ini. (Adv/DPRD/BPP)
