GARVI.ID, SAMARINDA – Pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta menyiapkan anggaran khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS dalam APBD 2027. Langkah ini dinilai penting menyusul rencana penghentian bantuan hibah dari Global Fund yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan program penanganan HIV/AIDS.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan sekitar 80 persen pembiayaan penanganan HIV/AIDS di daerah selama ini masih bergantung pada bantuan tersebut. Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota perlu mengambil alih sebagian tanggung jawab pembiayaan agar program penanganan tetap berjalan.
Menurutnya, ketergantungan terhadap dana hibah tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah daerah perlu membangun komitmen bersama agar penanggulangan HIV/AIDS mendapat dukungan anggaran yang berkelanjutan, baik melalui APBN maupun APBD.
“Maka kita harus membangun kesepahaman. Bukan hanya APBN, tetapi APBD juga harus mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS di daerah,” ujar Darlis kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Ia mengingatkan, penghentian bantuan tanpa adanya sumber pembiayaan pengganti berisiko mengganggu pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat bagi pasien yang menjalani terapi antiretroviral (ARV).
“Kalau dana Global Fund terhenti dan obat habis, dari mana lagi pasien bisa mendapat obat? Karena itu, kebutuhan ini harus masuk dalam anggaran daerah,” tegasnya.
Darlis menilai persoalan tersebut semakin mendesak karena kasus HIV/AIDS masih ditemukan di sejumlah wilayah Kaltim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim yang disampaikan dalam keterangannya, tercatat 297 kasus baru sepanjang 2026.
Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 111 kasus. Berikutnya Balikpapan dengan 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara sebanyak 23 kasus.
“Kasus terbanyak ditemukan di Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Kondisi ini membutuhkan penanganan lebih lanjut,” kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Selain persoalan pembiayaan, Darlis turut menyoroti mobilitas penduduk yang meningkat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, dinamika perpindahan penduduk perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di Kaltim.
Ia juga meminta pemerintah memperbaiki sistem pencatatan kasus. Sebab, pasien tidak selalu menjalani pemeriksaan maupun pengobatan di daerah tempat tinggalnya. Sebagian di antaranya mendapatkan pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan ke fasilitas kesehatan di wilayah lain.
“Misalnya, ada pasien yang diketahui mengidap HIV, tetapi pengobatannya dilakukan di rumah sakit daerah lain. Rujukan biasanya dimulai dari puskesmas, kemudian dilanjutkan ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis pasien,” jelasnya.
Perhatian lainnya diarahkan kepada perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Dari hasil uji petik terhadap sejumlah perusahaan, Darlis menemukan pemeriksaan HIV belum menjadi bagian dari seluruh program pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up (MCU) tahunan karyawan.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong perusahaan mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin sebagai bagian dari program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Upaya tersebut dinilai dapat memperluas deteksi dini sekaligus mendukung pengendalian penyebaran HIV.
“Kami meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan HIV,” ujar penasihat Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim itu.
Di sisi lain, Darlis meminta fasilitas kesehatan lebih aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS. Edukasi tersebut juga perlu disertai upaya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Ia menegaskan, masyarakat tidak seharusnya menjauhi atau mendiskriminasi pasien HIV. Dukungan lingkungan dan kepatuhan menjalani pengobatan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup mereka.
Darlis menjelaskan, pasien HIV dapat menjalani terapi ARV secara rutin untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Apabila terapi berjalan efektif hingga mencapai kondisi viral load tidak terdeteksi secara berkelanjutan, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual (U=U atau Undetectable = Untransmittable).
“Orang dengan HIV tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik melalui pengobatan rutin. Karena itu, pemeriksaan dini, kepatuhan menjalani terapi, dan edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Samarinda tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)
