GARVI.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hampir menuntaskan program penyediaan internet desa melalui Gratispol. Di tengah capaian tersebut, perhatian pemerintah kini beralih pada puluhan desa yang hingga saat ini masih belum menikmati aliran listrik.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menunjukkan, sebanyak 802 dari 841 desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet hingga akhir 2025. Dengan demikian, tersisa 39 desa yang menjadi target penyelesaian pada tahun ini.
Jangkauan internet kini telah mencakup seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Sementara di Kabupaten Kutai Barat layanan internet telah menjangkau 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, Kutai Kartanegara 188 desa, serta 136 dari 139 desa di Kutai Timur. Di Kabupaten Berau, hanya tersisa satu desa yang belum terhubung jaringan internet.
Sebanyak 39 desa yang belum mendapatkan akses internet tersebar di Kutai Barat sebanyak 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut tantangan terbesar dalam perluasan jaringan internet bukan lagi persoalan infrastruktur telekomunikasi, melainkan ketersediaan listrik di desa-desa yang masih blank spot.
“Internet membutuhkan pasokan listrik untuk beroperasi. Karena itu, penyediaan jaringan internet dan listrik harus berjalan bersamaan,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Untuk menuntaskan layanan internet di seluruh desa, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan 2026.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan pemerintah kini fokus mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil yang belum tersentuh jaringan listrik.
Ia mengungkapkan, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum berlistrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara signifikan.
“Awalnya ada 110 desa yang belum menikmati listrik. Setelah dilakukan berbagai intervensi, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga jumlahnya berkurang menjadi 72 desa,” kata Bambang.
Upaya percepatan elektrifikasi sempat terkendala keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan dana bagi hasil (DBH). Kondisi itu membuat Pemprov Kaltim menggandeng pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan layanan listrik.
Menurut Bambang, koordinasi yang dilakukan Gubernur Kaltim dengan Kementerian ESDM membuahkan hasil. Tahun ini, sebanyak 27 desa akan mendapat bantuan melalui program listrik desa yang dibiayai pemerintah pusat.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa yang akan mendapatkan intervensi program listrik desa dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum menikmati listrik di Kaltim diperkirakan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Mayoritas desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian Kabupaten Paser.
Selain keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis menjadi tantangan utama. Banyak desa berada di kawasan pedalaman yang sulit dijangkau, bahkan masih minim akses transportasi darat sehingga jaringan PLN belum dapat masuk secara optimal.
“Sebagian besar berada di wilayah terpencil dan terisolasi. Bahkan ada desa yang belum memiliki akses jalan memadai, sehingga pembangunan jaringan listrik membutuhkan upaya yang lebih besar,” ujarnya.
Sebagai langkah sementara, pemerintah telah menghadirkan sejumlah solusi melalui program pra-PLN, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati layanan listrik dan internet secara merata dalam beberapa tahun ke depan. (/ba)
