Jabatan Dua ASN Nunukan Diturunkan, Ahli: Kewenangan Bupati Tidak Mutlak

GARVI.ID, SAMARINDA – Kewenangan kepala daerah dalam melakukan penataan jabatan aparatur sipil negara (ASN) tidak dapat dilakukan tanpa batas. Setiap keputusan mutasi maupun pengangkatan jabatan harus tetap mengacu pada sistem merit dan ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Sidang tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Keputusan Bupati Nunukan Nomor 288 Tahun 2026 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional.

Gugatan diajukan Mutiq Hasan Nasir, S.H., M.A.P. dan Rachmansyah melalui kuasa hukum Mohammad Taufik, S.H. Keduanya sebelumnya menduduki jabatan Kepala Bidang atau setingkat Eselon III.B. Namun, melalui keputusan tersebut, keduanya ditempatkan pada jabatan fungsional Ahli Muda, masing-masing sebagai Analis Hukum dan Pranata Komputer.

Dalam keterangannya, Ikhwanul menilai kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bukan berarti dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

Menurutnya, legalitas keputusan kepegawaian harus dilihat dari aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Ia juga menegaskan, diskresi dalam penataan organisasi dan jabatan ASN tidak boleh mengesampingkan prinsip sistem merit, terutama dalam mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan jenjang karier pegawai.

Persoalan lain yang disoroti ahli adalah penempatan kedua penggugat pada jabatan fungsional Ahli Muda. Ikhwanul menjelaskan, jabatan administrator atau Eselon III memiliki kesetaraan dengan jabatan fungsional Ahli Madya.

Dengan demikian, penempatan pejabat administrator ke jenjang Ahli Muda dapat dinilai sebagai penurunan jenjang jabatan atau demosi terselubung. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi bertentangan dengan sistem merit dan perlindungan karier ASN.

Ikhwanul turut menyinggung ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017. Menurutnya, pengangkatan kembali ke jabatan fungsional harus memperhatikan jenjang terakhir, dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi.

Namun, alasan tidak tersedianya jabatan Ahli Madya harus didukung bukti administratif yang objektif, termasuk dokumen kebutuhan jabatan. Alasan tersebut tidak cukup hanya disampaikan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi keterangan ahli, kuasa hukum penggugat, Mohammad Taufik, menyebut penjelasan tersebut memperkuat argumentasi yang disampaikan dalam gugatan.

“Ahli sudah menjelaskan bahwa kewenangan PPK tidak mutlak. Jika pemerintah daerah beralasan tidak tersedia jabatan Ahli Madya, kondisi itu harus dibuktikan secara objektif. Klien kami tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik, tetapi justru ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih rendah,” ujar Taufik. 

Pihak penggugat meminta majelis hakim menyatakan keputusan Bupati Nunukan tersebut batal atau tidak sah, sekaligus memerintahkan pencabutannya. Mereka juga meminta agar jabatan keduanya dipulihkan ke posisi yang setara dengan jabatan sebelumnya, yakni jabatan administrator atau fungsional Ahli Madya.

Persidangan akan berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak tergugat. Taufik mengatakan pihaknya menghormati hak tergugat untuk menghadirkan ahli dan siap mengikuti seluruh proses persidangan.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan. Penilaian terhadap keabsahan keputusan Bupati Nunukan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PTUN Samarinda. (/*)