GARVI.ID, BALIKPAPAN – Kemacetan di Balikpapan semakin parah seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan akibat lonjakan penduduk, yang sebagian besar dipicu oleh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. DPRD Balikpapan menilai kemacetan sudah menjadi masalah yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan yang ada. “Kemacetan semakin buruk, terutama di ruas-ruas utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan strategis, seperti akses menuju IKN,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
DPRD meminta pemerintah untuk segera merancang solusi jangka panjang, baik melalui pelebaran jalan maupun pengembangan sistem transportasi publik yang lebih baik. “Tanpa langkah konkret dari pemerintah, kondisi lalu lintas akan semakin tidak terkendali. Pemkot harus segera memetakan wilayah rawan macet dan mempercepat pembangunan infrastruktur,” tambah Laisa.
Keluhan warga semakin banyak, terutama pada jam sibuk. Seorang warga mengungkapkan, “Dulu, dari Sepinggan ke pusat kota hanya butuh 20 menit, sekarang bisa lebih dari satu jam. Ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.”
Selain itu, pemerintah kota telah membuka beberapa jalur alternatif seperti Jalan TPA Manggar dan jalur Sepinggan menuju Jalan Faisal Mukmin. Namun, Laisa menilai bahwa jalur alternatif saja tidak cukup. “Jalur alternatif hanya mengalihkan arus kendaraan, bukan mengatasi masalah utamanya. Kita perlu solusi yang lebih komprehensif, seperti pelebaran jalan di titik-titik rawan,” katanya.
DPRD mendorong pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas jalur alternatif dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan yang berdampak pada mobilitas dan kualitas hidup warga Balikpapan. (Adv/DPRD/BPP)
