GARVI.ID, BALIKPAPAN – Setiap tahun, sekitar 12.500 anak di Kota Balikpapan lulus dari Sekolah Dasar (SD) dan siap melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 7.000 siswa yang dapat ditampung di SMP Negeri melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengingatkan pemerintah kota tentang pentingnya memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak ini. Menurut regulasi, pemerintah berkewajiban menyediakan tempat bagi sekitar 70 persen lulusan SD atau sekitar 9.000 siswa, tetapi saat ini masih ada kekurangan sekitar 2.000 kursi di SMP Negeri.
“Kami wajib menampung 70 persen lulusan SD, tapi saat ini baru bisa terakomodasi 7.000 siswa. Kekurangan ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tegas Budiono pada Rabu (6/11/2024).
Sebagai upaya menambah daya tampung, pada 2024, Pemkot Balikpapan telah membangun dua SMP baru di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Kedua sekolah ini diharapkan dapat mulai menerima siswa pada PPDB 2025, sehingga bisa mengurangi beban daya tampung di SMP Negeri.
Namun, Budiono menegaskan bahwa penambahan dua sekolah baru ini belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan. “Kita masih butuh lebih banyak SMP agar semua lulusan SD bisa tertampung. Tambahan sekolah ini harus jadi prioritas utama,” tambahnya.
Selain penambahan SMP Negeri, Budiono juga menyoroti peran penting sekolah swasta yang dapat memberikan alternatif pendidikan. Walaupun biaya di sekolah swasta umumnya lebih tinggi, Budiono mengakui bahwa banyak sekolah swasta di Balikpapan memiliki kualitas pendidikan yang baik.
“Pemerintah juga perlu mendukung keberadaan sekolah swasta, karena banyak orang tua yang memilih sekolah swasta demi kualitas pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya,” ungkap Budiono.
Melalui penambahan fasilitas SMP dan dukungan terhadap pendidikan swasta, Budiono berharap Pemkot Balikpapan segera mengatasi persoalan ini, sehingga setiap anak di Balikpapan dapat melanjutkan pendidikan ke SMP sesuai aturan yang berlaku. (Adv/DPRD/BPP)
