GARVI.ID, SAMARINDA – Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu fokus Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pembahasan perubahan susunan perangkat daerah.
Untuk memperdalam kajian tersebut, Komisi I DPRD Kaltim melakukan studi komparasi ke DPRD Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/11/2026). Kunjungan ini bertujuan menggali informasi mengenai penataan kelembagaan BPBD serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo, didampingi Sekretaris Komisi I Salehuddin dan anggota Komisi I Budianto Bulang. Mereka diterima pihak Sekretariat DPRD Jabar di Ruang Bale Aspirasi sekitar pukul 11.00 WIB.
Selamat Ari Wibowo mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD Kaltim untuk memperoleh referensi mengenai penerapan regulasi dan efektivitas kelembagaan di daerah lain.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin memperkaya referensi dan bertukar informasi, terutama terkait penerapan regulasi, efektivitas kelembagaan, serta mekanisme penataan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan pemerintahan di Kaltim,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi I turut mendalami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD.
Menurut Selamat, penguatan kelembagaan diperlukan agar fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal.
Perhatian tersebut dinilai penting mengingat Kaltim memiliki karakteristik wilayah dengan beragam potensi kerawanan bencana. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dapat memicu kabut asap serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, hingga aktivitas sosial ekonomi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, kondisi geografis dan potensi bencana di Kaltim perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan organisasi BPBD.
“Penguatan struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Harapannya, koordinasi dan penanganan bencana di Kaltim dapat berlangsung lebih terarah, cepat, dan responsif,” kata Salehuddin.
Hasil studi komparasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Komisi I dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim.
Salehuddin menegaskan, penataan kelembagaan tidak sekadar bertujuan membentuk struktur organisasi yang efektif dan proporsional. Lebih dari itu, perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah, kualitas pelayanan publik, serta kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana.
Dengan demikian, penguatan kelembagaan BPBD diharapkan dapat mendukung penanganan bencana yang lebih optimal di Kalimantan Timur. (Adv/DPRD/Kaltim)
