GARVI.ID, BALIKPAPAN – Aktivitas pengelupasan lahan di Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, yang dikaitkan dengan banjir di beberapa RT, memicu perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Warga setempat melaporkan kegiatan ini karena menilai dampaknya merugikan lingkungan.
Merespons keluhan ini, Komisi III DPRD Balikpapan berencana berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang sebelumnya mengeluarkan izin pengelupasan lahan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan perlunya kepastian bahwa setiap pembangunan di Balikpapan mematuhi prinsip keberlanjutan dan aturan yang berlaku. “Kami ingin memastikan masyarakat ikut terlibat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ini jadi fokus utama kami ke depan,” kata Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, Rabu (30/10/2024).
DPRD juga berkomitmen untuk memeriksa kelengkapan izin, termasuk dokumen amdal dari pihak pengembang. Yusri menegaskan pihaknya akan bersikap tegas jika ditemukan pelanggaran perizinan. “Kalau amdal tidak ada, kami akan menegur dan bahkan menghentikan pengelupasan lahan ini,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Komisi III juga berencana memanggil pihak pengembang dan OPD terkait untuk dimintai keterangan mengenai izin dan dampak dari aktivitas tersebut. Yusri menekankan pentingnya kerja sama semua pihak demi memastikan pembangunan di Kota Balikpapan berjalan sesuai aturan. “Kami butuh kolaborasi dari seluruh pihak supaya pembangunan tidak merugikan warga,” ucapnya.
Sebagai langkah awal, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri bersama anggota DPRD lainnya, Syarufuddin Oddang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Rabu, 23 Oktober 2024. Sidak ini menyusul laporan warga RT 11, 12, dan 13, Kelurahan Graha Indah, yang terdampak banjir akibat pengelupasan lahan untuk pembangunan pergudangan.
Ketua LPM Damai Bahagia turut mengungkapkan keprihatinannya dan berharap DPRD segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. (Adv/DPRD/BPP)
