GARVI.ID, BALIKPAPAN — Peringatan Hari Anak Internasional pada 20 November 2025 menjadi sorotan Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, yang menilai momentum tersebut harus menjadi evaluasi bersama terkait pemenuhan hak anak di kota ini.
Hamid menegaskan bahwa isu perlindungan anak tidak boleh hanya muncul saat peringatan tahunan, tetapi harus menjadi agenda kerja yang konsisten dijalankan pemerintah daerah. Ia menilai perhatian terhadap anak-anak harus terus diperkuat, terutama dalam layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga jaminan keamanan lingkungan.
“Hari Anak Internasional bukan sekadar perayaan. Ini pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan aman, sehat, dan mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Hamid saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai tema peringatan internasional tahun ini semakin menekankan kebutuhan akan pemerataan akses bagi seluruh anak. Menurutnya, tidak boleh ada anak di Balikpapan yang tertinggal dari sisi layanan dasar atau fasilitas publik.
Hamid juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memastikan program-program yang berpihak pada anak benar-benar berjalan dan tidak hanya berhenti pada tataran konsep. Dukungan anggaran, katanya, menjadi salah satu faktor yang paling menentukan.
“Kami mendorong agar pemerintah memasukkan perlindungan anak sebagai prioritas anggaran. Fasilitas dan layanan untuk anak harus benar-benar diperkuat, tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.
Selain layanan dasar, Hamid mengingatkan bahwa lingkungan sosial yang aman juga menjadi hak setiap anak. Ia mencontohkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang masih muncul setiap tahun menjadi tanda bahwa sistem perlindungan perlu diperbaiki.
“Anak-anak adalah warga yang paling rentan. Tugas pemerintah dan kita semua adalah memastikan mereka merasa aman di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Hamid berharap komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap isu perlindungan anak tidak hanya bersifat seremonial. Ia menekankan bahwa kesejahteraan anak merupakan pondasi bagi masa depan kota.
“Kita ingin Balikpapan bukan hanya kota yang tumbuh secara fisik, tetapi juga kota yang menjamin masa depan generasinya. Semoga setiap langkah yang kita ambil untuk melindungi anak-anak mendapat berkah dan kemudahan,” tutupnya. (Adv/DPRD/Bpp)
