GARVI.ID, TANAH GROGOT — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (20/5). Kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat langsung kondisi pendidikan di daerah, mulai fasilitas sekolah hingga realisasi penggunaan anggaran.
Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Dalam peninjauan itu, rombongan Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin Syahariah Mas’ud berkeliling melihat ruang belajar, sarana praktik siswa, hingga berbagai fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
Syahariah menegaskan, pengawasan sektor pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan laporan administrasi. Menurutnya, DPRD perlu turun langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi riil yang dihadapi sekolah.
“Kalau hanya melihat laporan di atas kertas, semuanya tampak berjalan baik. Karena itu kami ingin memastikan langsung bagaimana kondisi sekolah sebenarnya,” kata Syahariah di sela kunjungan.
Ia menilai masih ada sejumlah kebutuhan sekolah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama terkait sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Politisi daerah pemilihan Paser-PPU itu menyebut, kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh sekolah maupun siswa.
“Kami ingin memastikan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan benar-benar berdampak bagi kebutuhan sekolah, bukan hanya sekadar tercatat dalam laporan,” ujarnya.
Selain melakukan peninjauan, Komisi IV DPRD Kaltim juga menggelar diskusi bersama para kepala sekolah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan pendidikan ikut dibahas, termasuk kesiapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran mendatang.
Sejumlah kepala sekolah turut menyampaikan kendala yang masih dihadapi di lapangan, mulai keterbatasan fasilitas hingga kebutuhan pendukung proses belajar mengajar.
Menurut Syahariah, masukan dari pihak sekolah menjadi bahan penting bagi DPRD untuk menentukan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Karena kondisi di lapangan tentu berbeda dengan laporan tertulis,” tuturnya.
Hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal Komisi IV DPRD Kaltim sebelum disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Tak hanya itu, hasil kunjungan lapangan juga akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari evaluasi program pendidikan daerah.
“Pendidikan merupakan program prioritas daerah. Karena itu, berbagai temuan di lapangan akan kami sampaikan agar menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (/ba)
