GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui berbagai indikator makro dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, Maha Sakti Esa Jaya, menilai pembangunan Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan, terbatasnya akses ekonomi, hingga tata kelola kekuasaan.
Menurut Maha Sakti, angka pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga perlu melihat sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu dirasakan masyarakat secara merata.
“Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka statistik belum tentu menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Maha Sakti, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah praktik rent-seeking atau perburuan rente. Istilah tersebut merujuk pada upaya memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kekuasaan, regulasi, atau akses terhadap sumber daya negara tanpa menciptakan nilai tambah yang sebanding bagi masyarakat.
Menurutnya, praktik tersebut dapat terjadi melalui penguasaan akses terhadap sumber daya, seperti perizinan, konsesi, monopoli, maupun kebijakan yang memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.
Maha Sakti mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep extractive institutions yang dikembangkan ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Konsep tersebut menggambarkan institusi yang memungkinkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat memiliki akses yang lebih terbatas.
Biaya Politik dan Potensi Transaksi Kepentingan
Maha Sakti juga menyoroti tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kebutuhan modal yang besar dalam kontestasi politik dapat membuka ruang bagi hubungan transaksional antara elite politik dan pemilik modal.
Ia menilai hubungan tersebut berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan, terutama apabila kepentingan politik dan ekonomi saling berkelindan.
“Ketika biaya politik semakin tinggi, muncul risiko terbentuknya pertukaran kepentingan antara elite politik dan pemilik modal. Dampaknya bisa terlihat dalam kebijakan, perizinan, hingga penguasaan sumber daya,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena penguasaan akses ekonomi yang tidak merata dapat berdampak langsung terhadap kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan, lahan, modal, dan sumber penghidupan.
Bansos Harus Diikuti Pemberdayaan
Selain persoalan ekonomi rente, Maha Sakti menyoroti dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menilai ketimpangan akses terhadap lahan, modal, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi dapat membuat sebagian masyarakat semakin sulit mencapai kemandirian ekonomi.
Dalam konteks tersebut, ia menilai program bantuan sosial (bansos) tetap dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, bansos tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat kebijakan yang memberikan masyarakat akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, modal, serta kesempatan untuk mengembangkan usaha.
“Bantuan sosial penting sebagai perlindungan, tetapi masyarakat juga harus diberi jalan untuk mandiri melalui pekerjaan yang layak, pendidikan, modal, dan kesempatan usaha,” ujarnya.
Maha Sakti menggunakan konsep alienasi Karl Marx untuk menggambarkan kondisi ketika masyarakat semakin jauh dari sumber-sumber penghidupan dan kesempatan ekonomi yang seharusnya dapat mereka akses.
Karena itu, menurutnya, kebijakan perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Tujuannya agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi sebagai penerima bantuan, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Kualitas Pendidikan Jadi Indikator Pembangunan
Maha Sakti selanjutnya menyoroti pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan.
Ia menyinggung data kemiskinan berdasarkan standar garis kemiskinan internasional Bank Dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa standar kemiskinan global dan nasional memiliki pendekatan yang berbeda sehingga penggunaannya harus dibaca secara hati-hati.
Selain persoalan kemiskinan, ia menyoroti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan kemampuan pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti investasi yang lebih kuat dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
“Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kualitas pendidikan, kesempatan kerja, pemerataan akses ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi indikator utama,” tuturnya.
Kualitas Demokrasi dan Pengawasan Pemerintah
Maha Sakti juga menghubungkan persoalan ekonomi rente dengan kualitas demokrasi. Ia merujuk konsep democratic recession yang diperkenalkan ilmuwan politik Larry Diamond untuk menggambarkan kemunduran demokrasi di berbagai negara.
Menurutnya, demokrasi dapat mengalami pelemahan ketika institusi negara tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas secara efektif.
Ia juga merujuk pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die. Dalam buku tersebut, kemunduran demokrasi digambarkan tidak selalu terjadi melalui kudeta atau kekerasan, tetapi dapat berlangsung secara bertahap melalui proses politik dan institusi yang ada.
“Demokrasi tidak berhenti ketika pemilu selesai. Setelah pemimpin terpilih, akuntabilitas, pengawasan, independensi penegak hukum, dan profesionalisme birokrasi harus tetap berjalan,” katanya.
Menurutnya, institusi negara yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memastikan kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dorong Penguatan Negara Kesejahteraan
Maha Sakti berpandangan, persoalan rent-seeking dan ketimpangan ekonomi membutuhkan pembenahan struktural dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek.
Ia mendorong penguatan negara kesejahteraan yang mampu memberikan perlindungan sosial, pelayanan dasar, akses ekonomi, serta kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak praktik perburuan rente terhadap kesejahteraan publik.
Pendidikan politik dan literasi politik juga dinilai penting untuk membentuk pemilih yang mampu menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, serta program yang ditawarkan.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan lembaga pengawasan, independensi aparat penegak hukum, profesionalisme birokrasi, serta penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemanfaatan sumber daya negara harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
Maha Sakti menilai cita-cita pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Negara tidak cukup hanya hadir sebagai pemberi bantuan, tetapi juga harus memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan memperoleh kehidupan yang layak.
“Rakyat tidak boleh hanya menjadi penerima bantuan. Mereka harus diberdayakan agar mampu berdiri sendiri, memiliki akses terhadap sumber ekonomi, dan menjadi warga negara yang berdaya di tanah airnya sendiri,” pungkasnya. (/*)
