GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas meski terdampak efisiensi anggaran yang cukup besar. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan menyebut pemotongan anggaran mencapai sekitar Rp440 miliar, namun penanganan banjir di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal tetap berjalan secara bertahap.
Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, mengatakan fokus pemerintah saat ini masih diarahkan pada penanganan kawasan DAS Ampal yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Balikpapan.
“Kan ada efisiensi anggaran kemarin, kepotongan hampir Rp440 miliar, tapi kita tetap memprioritaskan terkait dengan proses pengendalian banjir,” ujar Rita, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, penanganan banjir di DAS Ampal membutuhkan proses bertahap karena cakupan wilayah antara hulu dan hilir mencapai sekitar empat kilometer. Kondisi tersebut membuat pengerjaan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu tahap anggaran.
“Di DAS Ampal ini yang harus dipahami itu antara hulu dan hilirnya kurang lebih 4 kilometer, nah itu juga butuh waktu, jadi bertahap-tahapannya,” jelasnya.
Saat ini, Pemkot Balikpapan kembali mempersiapkan proses pengadaan lahan untuk pengerjaan segmen empat yang berada di kawasan hulu DAS Ampal. Lokasi tersebut berada di belakang rumah pompa kawasan Mufakat.
“Jadi kita akan mulai lagi proses persiapan pengadaan tanah untuk segmen empat yang di hulu, di belakang pompa daerah Mufakat itu,” katanya.
Selain program yang dikerjakan pemerintah kota, penanganan banjir di kawasan Ampal Hulu juga tengah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Proyek tersebut berada di kawasan belakang Pasar Segar dan saat ini sudah memasuki tahap pengerjaan awal.
Rita mengatakan proyek yang ditangani pihak balai juga terdampak efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
“Kalau yang di balai itu memang ada beberapa kali pemotongan efisiensi. Sekarang kurang lebih Rp40 miliar sekian yang mereka kerjakan, tapi masih bertahap,” ungkapnya.
Ia menambahkan, total kebutuhan anggaran untuk keseluruhan proyek pengendalian banjir di kawasan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Karena itu, pengerjaan akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah.
“Tahapan sekarang ini masih tahap pertama. Kalau keseluruhannya lebih dari Rp100 miliar juga, jadi memang ada beberapa tahap karena efisiensi anggaran,” tutup Rita. (Adv/Diskominfo/Bpp)
