Pansus DPRD Kaltim Matangkan Ranperda MBLB, Regulasi Pusat Jadi Acuan

GARVI.ID, SAMARINDA – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terus dimatangkan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Panitia Khusus (Pansus) memastikan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat dan mampu menjawab kebutuhan pengelolaan pertambangan di daerah.

Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan keselarasan regulasi menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun persoalan hukum ketika aturan tersebut diterapkan.

“Jangan sampai peraturan daerah yang disusun justru bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Karena itu, kami memastikan seluruh substansi Ranperda tetap mengacu pada regulasi nasional,” ujar Reza, Senin (16/11/2026). 

Untuk memperkuat landasan penyusunan, Pansus telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Reza, masukan dari kedua kementerian tersebut menjadi bahan penting dalam menyempurnakan materi Ranperda. Terutama untuk memastikan setiap pasal sesuai dengan ketentuan hukum dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Arahan dari pemerintah pusat menjadi pedoman bagi kami dalam merumuskan aturan. Harapannya, regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan tidak menimbulkan persoalan saat diterapkan,” jelas legislator Partai Gerindra tersebut.

Selain mengacu pada kebijakan nasional, Pansus juga mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan pengelolaan pertambangan di Kaltim. Sejumlah pihak telah dilibatkan dalam pembahasan, mulai dari pelaku usaha pertambangan, instansi teknis hingga perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.

Pelibatan tersebut bertujuan menghimpun berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan. Dengan demikian, aturan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan daerah dan masyarakat.

Reza menyebut, berbagai masukan dari pemangku kepentingan telah dihimpun untuk menjadi bahan penyempurnaan draf Ranperda.

“Kami ingin aturan ini benar-benar menjawab kebutuhan di daerah. Karena itu, masukan dari pelaku usaha maupun pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam pembahasan,” ungkapnya.

Meski demikian, pembahasan Ranperda MBLB masih akan berlanjut dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. Pansus berencana membuka ruang diskusi bersama kalangan akademisi dan tokoh masyarakat sebelum rancangan regulasi tersebut memasuki tahapan selanjutnya.

Reza menegaskan, proses penyusunan Perda harus dilakukan secara cermat dan terbuka. Keterlibatan publik dinilai penting agar aturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat diterima oleh berbagai pihak.

“Kami akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Akademisi dan tokoh masyarakat juga akan kami undang untuk memberikan masukan sebelum Ranperda ini diselesaikan,” tutup Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)