GARVI.ID, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di Gedung Parkir Kelandasan, Selasa (19/8/2025). Sidang kali ini beragenda penyampaian nota penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, dengan dihadiri seluruh unsur legislatif, perwakilan Pemerintah Kota, serta tamu undangan.
Dalam pembukaan, Alwi menyampaikan ucapan selamat HUT ke-80 Kemerdekaan RI sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa.
“Tema kemerdekaan tahun ini, Bersatu Berkeulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, adalah pesan agar kita terus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan DPRD bersama Pemerintah Kota telah melakukan pembahasan mendalam melalui Badan Anggaran (Banggar) mengenai rancangan perubahan APBD 2025. Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama pada 11 Agustus 2025.
“Pembahasan dilakukan secara intensif agar perubahan APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tegas Alwi.
Nota penjelasan mengenai rancangan perubahan APBD kemudian disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud. Setelah itu, rancangan tersebut akan kembali dibahas oleh fraksi-fraksi dalam rapat lanjutan.
Alwi menekankan pentingnya pembahasan berjalan tepat waktu agar tidak menimbulkan keterlambatan pada pelaksanaan program pembangunan di tahun berjalan.
“Kami berharap semua tahapan berjalan sesuai jadwal. Jangan sampai keterlambatan pembahasan menghambat realisasi program pemerintah yang sudah ditunggu masyarakat,” ujarnya.
Agenda paripurna berikutnya dijadwalkan pada Rabu (20/8/2025) dengan fokus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan yang disampaikan pemerintah kota.
Dengan digelarnya rapat ini, pembahasan perubahan APBD 2025 memasuki fase penting yang akan menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya menyangkut angka-angka dalam dokumen keuangan, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlanjutan program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga Balikpapan. (Adv/DPRD/BPP)
