GARVI.ID, SAMARINDA – Pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh mengesampingkan kesiapan sumber daya manusia. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menilai sektor pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu mendapat perhatian serius agar mampu mengimbangi pesatnya perkembangan kawasan penyangga IKN.
Menurutnya, lonjakan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di wilayah sekitar IKN harus dibarengi dengan penguatan layanan pendidikan. Namun hingga kini, PPU masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, distribusi guru yang belum merata, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi yang semakin besar.
“Pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan gedung dan infrastruktur baru. Yang tidak kalah penting adalah menyiapkan tenaga pendidik yang akan membentuk generasi penerus di kawasan IKN. Jangan sampai kemajuan fisik berjalan cepat, sementara kualitas pendidikan tertinggal,” ujar Syahariah, Senin (15/6/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, jumlah guru yang tergabung dalam PGRI di PPU sekitar 2.448 orang. Namun dalam periode 2025 hingga 2026, sebanyak 78 hingga 100 guru diperkirakan memasuki masa pensiun. Di saat bersamaan, 241 guru honorer terdampak kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berpotensi memperlebar kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Kondisi tersebut, kata Syahariah, bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian. Kekurangan guru berpotensi memengaruhi mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, hingga kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terus meningkat seiring perkembangan IKN.
“Jika masih ada sekolah yang kekurangan guru, tentu akan sulit berbicara mengenai kualitas pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul. Padahal, kebutuhan SDM berkualitas akan semakin tinggi sejalan dengan pertumbuhan kawasan IKN,” katanya.
Selain jumlah tenaga pendidik, Syahariah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas guru. Menurutnya, penerapan Kurikulum Merdeka menuntut guru lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan pembelajaran berbasis digital, koding, dan kecerdasan buatan.
Namun demikian, pelatihan yang mendukung penguasaan kompetensi tersebut dinilai masih belum menjangkau seluruh tenaga pendidik di PPU.
Di sisi lain, pemerataan distribusi guru juga menjadi tantangan yang harus segera ditangani. Kecamatan Sepaku yang menjadi kawasan inti IKN mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat, sementara sejumlah wilayah lain seperti Waru dan Babulu masih berpotensi mengalami kekurangan guru akibat penempatan yang belum seimbang serta terbatasnya insentif bagi tenaga pendidik di daerah yang relatif jauh.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, Syahariah mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Di antaranya melalui percepatan sertifikasi guru, pembukaan formasi PPPK sesuai kebutuhan riil, pemberian insentif bagi guru di wilayah terpencil, serta penyusunan peta kebutuhan tenaga pendidik berbasis data yang diperbarui secara berkala.
Ia juga menilai perencanaan pendidikan di PPU harus mulai diselaraskan dengan arah pembangunan IKN dalam jangka panjang agar kebutuhan sekolah, guru, dan peningkatan kompetensi dapat diantisipasi sejak dini.
“Pertumbuhan kawasan IKN pasti akan diikuti meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, perencanaan harus dilakukan dari sekarang agar daerah tidak kewalahan menghadapi perubahan yang terjadi,” ujarnya.
Syahariah menegaskan, keberhasilan IKN tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang kuat.
“Guru merupakan aset utama dalam pembangunan. Jika ingin menjadikan IKN sebagai wajah kemajuan Indonesia, maka perhatian terhadap kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan kapasitas guru harus menjadi prioritas. Kemajuan sebuah kota akan sulit tercapai tanpa didukung pendidikan yang berkualitas,” tutupnya. (/ba)
