GARVI.ID, SAMARINDA – Praktik perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Timur. Dalam kurun waktu tujuh hari, 13 hingga 19 November 2026, Polda Kaltim bersama jajaran kepolisian di daerah mengungkap 13 kasus dan mengamankan 11 orang yang diduga terlibat sebagai pelaku.
Dari pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi 18 korban. Sebanyak 11 di antaranya merupakan perempuan dewasa, sedangkan tujuh lainnya masih berstatus anak.
Kasus-kasus tersebut terungkap melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar Polda Kaltim bersama seluruh jajaran Polres dan Polresta.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi memimpin penyampaian hasil pengungkapan kasus tersebut bersama Dirreskrimsus dan Kasubdit Renakta Polda Kaltim dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menemukan dua bentuk tindak pidana, yakni lima kasus eksploitasi seksual terhadap anak dan delapan kasus yang berkaitan dengan praktik pekerja seks komersial (PSK).
Pengungkapan perkara tersebar di sejumlah wilayah. Polda Kaltim menangani dua laporan polisi (LP), Polresta Samarinda dua LP, Polresta Balikpapan satu LP, Polres Bontang satu LP, Polres Kutai Barat dua LP, serta Polres Kutai Timur satu LP.
Sementara itu, masing-masing satu laporan polisi ditangani Polres Berau, Polres Kutai Kartanegara, Polres Penajam Paser Utara, dan Polres Paser.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran berbeda. Polisi mengidentifikasi keterlibatan pihak yang bertindak sebagai mucikari, penyalur, penampung, hingga orang yang bertugas mengangkut, mengirim, dan menerima korban.
Seluruh perkara yang masuk dalam rekapitulasi pengungkapan tersebut kini telah ditangani pada tahap penyidikan.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi menegaskan, pengungkapan belasan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus praktik perdagangan orang, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, terlebih apabila proses perekrutan dan identitas pihak yang menawarkan pekerjaan tidak jelas.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian jika menemukan dugaan perekrutan mencurigakan, perdagangan orang, maupun tindakan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
Polda Kaltim menyatakan akan terus meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah praktik perdagangan manusia di wilayah Kalimantan Timur. (/*)
